Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang berencana untuk menanyai presiden yang menghadapi masalah tuduhan pemberontakan terkait dekrit darurat militer yang dikeluarkannya pada tanggal 3 Desember, belum mengonfirmasi berapa lama surat perintah penangkapan itu akan berlaku.
Ketika ditanya oleh anggota parlemen, kepala jaksa penuntut umum, Oh Dong-woon, menolak menjawab kapan surat perintah itu akan berakhir, dengan mengatakan bahwa informasi semacam itu sensitif karena kantor itu dan polisi sedang mempertimbangkan cara-cara untuk melaksanakannya.
Surat perintah penahanan biasanya berlaku selama tujuh hari, namun dapat diperpanjang hingga sekitar 10 hari. Oh tidak mengatakan kapan para penyelidik berencana untuk melakukan upaya penahanan berikutnya terhadap Yoon.
Pengadilan Distrik Barat Seoul pekan lalu telah mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya setelah dia berulang kali menentang pihak berwenang dengan menolak hadir untuk diinterogasi.
Sekitar 150 penyelidik badan anti-korupsi dan petugas polisi berusaha menahan Yoon pada hari Jumat, namun mundur dari kediamannya di Seoul setelah kebuntuan yang menegangkan dengan pasukan pengawal presiden yang berlangsung selama lebih dari lima jam. Para penyelidik tidak melakukan upaya lain untuk menahan Yoon dan surat perintah pengadilan sebelumnya tidak berlaku setelah seminggu pada hari Senin (6/1).
Jika para penyelidik berhasil menahan Yoon, mereka kemungkinan akan meminta izin kepada pengadilan untuk melakukan penangkapan resmi. Jika tidak, ia akan dibebaskan setelah 48 jam.
Badan anti-korupsi dan polisi telah berjanji untuk melakukan upaya yang lebih kuat untuk menahan Yoon, yang bisa menjadi proses yang rumit selama ia tetap berada di kediaman resminya.
Badan anti-korupsi memimpin penyelidikan bersama dengan polisi dan militer atas perebutan kekuasaan singkat Yoon, yang mencakup pemberlakuan darurat militer dan pengiriman pasukan untuk mengepung Majelis Nasional. Anggota parlemen berhasil melewati blokade tersebut dan memilih untuk mencabut darurat militer beberapa jam kemudian.
Kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember, dengan menuduhnya melakukan pemberontakan. Mahkamah Konstitusi telah memulai pertimbangan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau memulihkan jabatannya.
Anggota staf keamanan kepresidenan terlihat memasang kawat berduri di dekat gerbang dan di sepanjang bukit yang mengarah ke kompleks kepresidenan selama akhir pekan.
Oh mengkonfirmasi kepada anggota parlemen bahwa kantor Kejaksaan sedang berdebat dengan polisi tentang apakah akan menangkap anggota staf keamanan kepresidenan jika mereka secara paksa menghalangi upaya untuk menahan Yoon.
Polisi mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan “semua opsi yang tersedia” untuk menahan Yoon dan tidak secara terbuka mengesampingkan kemungkinan untuk mengerahkan tim SWAT, meskipun tidak jelas apakah para penyelidik akan mengambil risiko untuk meningkatkan konfrontasi dengan pasukan keamanan kepresidenan, yang juga dipersenjatai.
Park Jong-joon, kepala dinas keamanan presiden, telah membalas kecaman bahwa mereka telah menjadi tentara pribadi Yoon, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk melindungi presiden yang sedang menjabat. Dia dan wakilnya sejauh ini menentang panggilan polisi, yang berencana untuk menanyai mereka atas dugaan menghalangi tugas resmi setelah peristiwa hari Jumat.
Dalam sidang parlemen hari Selasa, Oh mengecam penjabat pemimpin negara, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, karena menginstruksikan polisi untuk memenuhi permintaan dinas keamanan presiden agar mengerahkan personel ke kediaman Yoon untuk meningkatkan keamanan menjelang upaya penahanan hari Jumat. Polisi tidak melaksanakan instruksi Choi, dan Oh mengatakan bahwa Kejaksaan sedang meninjau apakah tindakan Choi merupakan upaya menghalami tugas resmi.
Badan tersebut telah berulang kali meminta Choi untuk menginstruksikan pasukan pengaman presiden agar mematuhi pelaksanaan surat perintah penahanan terhadap Yoon. Choi belum berkomentar.
Pengacara Yoon berargumen bahwa penahanan dan penggeledahan terhadap presiden tidak dapat dilakukan di kediamannya karena adanya undang-undang yang melindungi lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer dari penggeledahan tanpa persetujuan dari orang yang bertanggung jawab, yaitu Yoon.
Mereka juga berpendapat bahwa kantor anti-korupsi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan dan mendelegasikan polisi untuk menahan Yoon.
Pengacara Yoon pada hari Senin mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut umum terhadap Oh dan enam petugas anti-korupsi dan polisi lainnya atas upaya penahanan pada hari Jumat, yang menurut mereka tidak sah. Para pengacara itu juga mengajukan keluhan terhadap penjabat kepala polisi nasional, pelaksana tugas menteri pertahanan dan dua pejabat kepolisian Seoul karena mengabaikan permintaan dinas keamanan presiden untuk menyediakan pasukan tambahan untuk memblokir upaya penahanan Yoon. [my/ab]
Forum