Pimpinan HAM PBB Michelle Bachelet pada Rabu (4/9) menyampaikan kekhawatiran mengenai meningkatnya pembunuhan oleh polisi di Brazil, serta dugaan pembatasan kebebasan sipil di negara itu.
Berbicara di Jenewa, Bachelet mengutuk peningkatan eksekusi oleh polisi "di tengah tentangan publik melegitimasi eksekusi " dan "tidak adanya pertanggungjawaban".
Tanpa menyebut nama Presiden Brazil, ia mengecam keinginan Jair Bolsonaro untuk merayakan kudeta militer Brazil 1964, serta penolakan mengenai pengakuan kejahatan negara di masa lalu.
Itu merupakan sikap, yang dikatakan Bachelet mengakibatkan agen negara merasa "di atas hukum dan secara efektif bisa membunuh tanpa harus dimintai pertanggungjawaban".
Bolsonaro membalas dengan menuduh Bachelet mencampuri urusan Brazil dan menegaskan negaranya demokratis.
Ia membandingkan campur tangan Bachelet dalam "kedaulatan Brazil" dengan sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron baru-baru ini yang mengecam penanganan kebakaran Brazil dan pendekatan negara yang lebih luas terhadap perubahan iklim dan lingkungan.
Komisi kebenaran nasional Brazil menyimpulkan pada 2014 bahwa sekurangnya 434 orang terbunuh atau hilang di tangan negara selama kediktatoran militer antara 1964 hingga 1985. [my/pp]
