Pemerintah Australia, Kamis (27/8), mengumumkan telah menyusun rancangan undang-undang (RUU) baru yang dapat membatalkan kesepakatan internasional yang dibuat antara pemerintah-pemerintah di tingkat yang lebih rendah di negara itu dan negara-negara asing jika dianggap tidak sesuai kepentingan nasional Australia.
Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan, nota kesepahaman terkait prakarsa sabuk dan jalan, yang dibuat antara negara bagian Victoria dan China dua tahun lalu, termasuk yang akan dievaluasi.
Perdana Menteri Scott Morrison menolak mengomentari kemungkinan bahwa kesepakatan Victoria dengan China ini dibatalkan dengan adanya wewenang baru federal ini. Ia mengatakan, ia tidak ingin prasangka mewarnai hasil evaluasi.
Banyak pengamat menilai, RUU itu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan antara Australia dan China. Morrison mengatakan, RUU yang akan diperkenalkan ke parlemen pekan depan itu tidak menarget China. “Pertimbangan utama saya adalah kepentingan kedaulatan nasional Australia,” kata Morrison. “Melindungi dan mendukung kepentingan nasional Australia adalah tugas utama pemerintah federal.”
Menurut Payne, kementeriannya sejauh ini sudah mengidentifikasi 135 kesepakatan yang dibuat dengan lebih dari 30 negara yang perlu dievaluasi. Kesepakatan-kesepakatan itu dibuat oleh berbagai pihak di Australia, termasuk pemerintah negara bagian, pemerintah kota dan lembaga-lembaga publik seperti universitas.
Dinamakan RUU Hubungan Luar Negeri, RUU tersebut diumumkan hanya beberapa hari setelah pemerintah federal menghalangi penjualan senilai 430 juta dolar perusahaan besar produk susu Australia, Lion Dairy and Drinks, ke perusahaan China, Mengniu Dairy. Pemerintah mengatakan, kesepakatan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. [ab/uh]
