Australia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara Myanmar yang saat ini berada di negeri kanguru tersebut. Canberra menyatakan rencananya memperpanjang visa sementara mereka sampai mereka aman untuk kembali ke tanah air pasca pengambilalihan pemerintahan oleh militer pada Februari 2021.
Australia didesak untuk memberi tempat berlindung bagi lebih dari 3.300 warga Myanmar di sana. Lebih dari setengahnya adalah mahasiswa dan visa mereka akan diperpanjang.
Banyak dari mahasiswa itu yang menyatakan takut akan dianiaya atau ditangkap jika mereka pulang sementara Myanmar dilanda kerusuhan sipil selama berminggu-minggu setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Namun, belum jelas berapa lama Australia akan memperpanjang visa. Selain itu, belum ada indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan kondisi yang seperti apa yang aman bagi warga negara Myanmar itu untuk kembali ke negara asal mereka.
Toe Zaw Latt adalah direktur operasi Suara Demokratik Burma, organisasi media nirlaba. Ia menyambut baik keputusan yang mengizinkan mereka menetap sementara.
“Menurut saya, adalah langkah yang tepat bagi pemerintah Australia untuk memperpanjang visa. Seperti terjadi di AS dan juga di banyak tempat, visa pelajar di luar negeri diperpanjang. Saya sangat menyambut baik langkah itu. Mereka seharusnya berbuat lebih untuk membawa lebih banyak warga yang membutuhkan suaka atau pindah ke tempat-tempat aman terutama di Australia. Menurut saya ini langkah yang tepat,” kata Toe Zaw Latt.
Di Canberra, Menteri Imigrasi Alex Hawke, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Australia terus "mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dan terlibat dalam dialog."
Sementara itu, Departemen Dalam Negeri Australia mengadakan penyelidikan terhadap kerabat militer Myanmar yang tinggal di Australia. Ada kekhawatiran bahwa mereka menyembunyikan aset yang diambil dari Myanmar atau menerima dukungan keuangan dari militer di Myanmar setelah pemberontakan pada Februari lalu.
Laporan berita menyebutkan lebih dari 20 anggota keluarga pejabat senior pemerintahan baru militer Myanmar tinggal di Australia.
Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan November dengan meraih lebih dari 80% suara. Suu Kyi dikenakan tahanan rumah pada Februari lalu setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Myanmar, yang juga dikenal sebagai Birma, merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Negara itu dikendalikan oleh pemerintahan militer yang keras dari tahun 1962 hingga 2011.
Australia telah menangguhkan bantuan militer ke Myanmar dan mengalihkan bantuan ke sejumlah organisasi nonpemerintah. [mg/ka]
