Pemimpin demokrasi Burma Aung San Suu Kyi mengatakan pemilu parlemen yang segera diadakan di negara itu sudah tercemar.
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu mengatakan kepada wartawan di Rangun hari Jumat, tercemarnya pemilu Burma itu telah melampaui batas-batas yang dapat diterima dalam pemilu demokratis. Namun Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Demokrasi Nasional (NLD) bertekad untuk tetap maju dalam pemilu.
Aung San Suu Kyi dan calon-calon lain NLD memperebutkan 48 kursi dalam pemilu Burma, Minggu (1/4). Sebelumnya NLD mendaftar sejumlah kejanggalan dalam pemilu bulan ini, seperti pembatasan pemerintah atas tempat-tempat kampanye, dan daftar pemilih pemerintah yang tampaknya mencakup banyak orang yang sudah meninggal dunia.
NLD memboikot pemilu tahun 2010, yang menggantikan penguasa militer yang sudah lama berkuasa dengan parlemen sipil yang didukung militer, karena peraturan yang menghalangi pencalonan Aung San Suu Kyi. NLD memenangkan pemilu dengan suara yang sangat besar tahun 1990, tetapi dihambat untuk mengambil alih kekuasaan oleh pemerintah militer yang berkuasa saat itu.
Pemerintah Burma telah mengundang beberapa negara dan organisasi-organisasi internasional untuk memantau pemilu hari Minggu, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Analis Burma dari Universitas Nasional Australia Peter Farrelly mengatakan kepada VOA ini merupakan indikasi bahwa pemerintah sipil baru Burma jauh lebih berani dibandingkan dengan rezim sebelumnya mengenai pemilu tahun 2010.
Empat organisasi hak azasi daerah mengeluarkan pernyataan Jumat pagi yang mengatakan pemilu 1 April telah dicemari oleh kejanggalan. Tetapi ujian sesungguhnya bagi pemerintah baru Burma adalah kemampuan pemerintah dalam melaksanakan sejumlah reformasi dirasa yang sangat mendesak.
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu mengatakan kepada wartawan di Rangun hari Jumat, tercemarnya pemilu Burma itu telah melampaui batas-batas yang dapat diterima dalam pemilu demokratis. Namun Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Demokrasi Nasional (NLD) bertekad untuk tetap maju dalam pemilu.
Aung San Suu Kyi dan calon-calon lain NLD memperebutkan 48 kursi dalam pemilu Burma, Minggu (1/4). Sebelumnya NLD mendaftar sejumlah kejanggalan dalam pemilu bulan ini, seperti pembatasan pemerintah atas tempat-tempat kampanye, dan daftar pemilih pemerintah yang tampaknya mencakup banyak orang yang sudah meninggal dunia.
NLD memboikot pemilu tahun 2010, yang menggantikan penguasa militer yang sudah lama berkuasa dengan parlemen sipil yang didukung militer, karena peraturan yang menghalangi pencalonan Aung San Suu Kyi. NLD memenangkan pemilu dengan suara yang sangat besar tahun 1990, tetapi dihambat untuk mengambil alih kekuasaan oleh pemerintah militer yang berkuasa saat itu.
Pemerintah Burma telah mengundang beberapa negara dan organisasi-organisasi internasional untuk memantau pemilu hari Minggu, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Analis Burma dari Universitas Nasional Australia Peter Farrelly mengatakan kepada VOA ini merupakan indikasi bahwa pemerintah sipil baru Burma jauh lebih berani dibandingkan dengan rezim sebelumnya mengenai pemilu tahun 2010.
Empat organisasi hak azasi daerah mengeluarkan pernyataan Jumat pagi yang mengatakan pemilu 1 April telah dicemari oleh kejanggalan. Tetapi ujian sesungguhnya bagi pemerintah baru Burma adalah kemampuan pemerintah dalam melaksanakan sejumlah reformasi dirasa yang sangat mendesak.
