Aturan pembatasan suaka baru pemerintahan Trump lolos dari gugatan di pengadilan pada hari Rabu (24/7), mempertahankan pedoman mendiskualifikasi sebagian besar pencari suaka Amerika Tengah yang mencapai perbatasan AS-Meksiko.
Hakim Distrik AS Timothy J. Kelly menolak permintaan untuk memblokir peraturan tersebut sementara kasus pengadilan yang tertunda dilanjutkan dan mengatakan, "Kepentingan publik lebih besar untuk mengizinkan pemerintah menjalankan kebijakan imigrasi."
Peraturan baru yang diumumkan awal bulan ini, melarang pemberian suaka bagi migran yang mencapai perbatasan selatan AS tanpa mengajukan permohonan sebelumnya dan telah mendapat penolakan suaka di negara mana pun yang mereka lewati dalam perjalanan ke Amerika.
Kasus ini diajukan oleh dua organisasi hak-hak imigran: Koalisi Hak-hak Imigran Wilayah Ibukota (Capital Area Immigrants Rights Coalition) dan Pusat Pendidikan dan Layanan Hukum Pengungsi dan Imigran atau Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES). Kedua organisasi berpendapat aturan suaka itu akan membahayakan migran yang melarikan diri dari situasi berbahaya.
Kelly, yang bertugas di Pengadilan Distrik AS di ibu kota negara itu meragukan penggugat bisa menunjukkan pemerintah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan suaka itu.
Kemenangan hukum Gedung Putih tampaknya tidak akan bertahan lama karena seorang hakim federal di San Francisco telah mempertimbangkan tuntutan terpisah yang diajukan oleh Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ICLU). (my/ka)
