Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan Bashar al-Assad harus diperbolehkan untuk memangku jabatan periode berikutnya sebagai presiden Suriah, jika ada perjanjian dicapai untuk mengakhiri perang saudara yang berlangsung hampir enam tahun itu.
Amerika dan sekutu-sekutu baratnya sejak lama berkeras bahwa Assad harus mundur dari kekuasaan di Suriah sebagai bagian dari perjanjian damai apapun.
Namun, dalam komentar terbarunya Menlu Inggris Boris Johnson bisa menunjukkan kemungkinan perubahan besar dalam kebijakan salah satu mitra terdekat Amerika.
Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Amerika Donald Trump tidak menyebut Suriah dalam konferensi pers bersama mereka di Gedung Putih hari Jumat (27/1).
Johnson tidak mendampingi Perdana Menteri May dalam kunjungannya ke Amerika tapi ia membahas situasi di Suriah dengan anggota-anggota parlemen di London. Johnson mengatakan transisi kekuasaan di Washington sejak pelantikan Trump harus membuat semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk meninjau kembali posisi mereka.
Merujuk rencana diskusi Presiden Amerika lewat telepon hari Sabtu dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, Johnson mengakui bahwa melakukan pendekatan baru bagi Suriah mungkin berpotensi mempunyai kelemahan.
“Saya melihat kerugian dan risiko bagi kita yang berubah sikap sepenuhnya terhadap Suriah, mendukung Rusia, Assad. Tapi saya juga harus realistis dengan perubahan situasi dan mungkin kita semua harus berfikir jernih mengenai bagaimana mengatasi ini,” kata Johnson hari Kamis.
Berbicara kepada komite hubungan internasional majelis tinggi parlemen, Johnson mengatakan sekarang ada kebutuhan untuk “realistis mengenai perubahan situasi” dan menginginkan pendekatan baru bagi krisis Suriah itu.
“Kita berpandangan Bashar al-Assad harus mundur. Itu sikap kita sejak lama,” kata Johnson.
“Tapi kita terbuka mengenai bagaimana itu terjadi dan waktu terjadinya,” imbuhnya. [my/al]
