Lobi yang dilakukan oleh pihak pemerintah China terhadap negara-negara ASEAN untuk membolehkan perwakilan militer Myanmar hadir dalam pertemuan antara ASEAN dan China pada minggu depan mendapat penolakan keras dari negara negara di Asia Tenggara itu, demikian dikabarkan oleh seorang sumber diplomatik pada Kamis (18/11).
Posisi Myanmar sebagai salah satu dari 10 negara ASEAN telah menjadi sorotan sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu, ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Kudeta itu memicu kekacauan dan pertumpahan darah.
Sebagian anggota ASEAN yang kecewa dengan terus memburuknya krisis dan penindasan terhadap demokrasi di Myanmar telah berusaha menekan para jenderal militer dengan mengeluarkan mereka dari pertemuan ASEAN.
Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya bulan lalu, para pemimpin ASEAN memblokir pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dari pertemuan puncak ASEAN setelah ia gagal memenuhi janji untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan anggota-anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta.
Sebaliknya para pemimpin ASEAN mengatakan seorang tokoh non-politik Myanmar harus hadir dalam pertemuan itu. Pada akhirnya Myanmar tidak mengirimkan wakilnya pada pertemuan Oktober lalu.
Kantor berita Reuters mengutip empat sumber diplomatik dan politik di kawasan itu mengatakan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura ingin agar Ming Aung Hlaing dilarang mengikut pertemuan ASEAN-China pada 22 November mendatang, yang diselenggarakan oleh Presiden Xi Jinping.
“Malaysian Indonesia, Singapura dan Brunei telah sepakat untuk mempertahankan posisi yang sama dengan KTT ASEAN,” ujar sumber pemerintah di salah satu negara ASEAN yang menolak disebutkan namanya, merujuk pada permintaan agar Myanmar diwakili oleh tokoh non-politik dalam pertemuan mendatang.
Indonesia Dikenal Paling Konsisten
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menegaskan pendirian yang tak tergoyahkan tentang perwakilan tokoh non-politik, merujuk pada “kebijaksanaan” yang ditunjukkan oleh para pemimpin ASEAN sebelum berlangsungnya KTT pada Oktober lalu.
“Indonesia konsisten dengan posisinya tentang siapa yang seharusnya mewakili Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi mendatang,” ujarnya.
Indonesia merupakan salah satu negara dalam ASEAN yang paling gamblang dalam menyampaikan sikapnya tentang situasi yang terjadi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan menegaskan bahwa Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik hingga memulihkan demokrasi.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menolak berkomentar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura, Vietnam dan Brunei Darussalam belum menanggapi permintaan komentar.
Kementerian Luar Negeri China juga tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi pada Selasa (16/11), juru bicara kementerian itu, Zhao Lijian, mengatakan China mendukung semua pihak di Myanmar dalam mencari pernyelesaian politik melalui proses dialog, dan akan bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam upaya memulihkan stabilitas dan melanjutkan transformasi menuju demokrasi.
Pemerintah Myanmar juga belum memberi komentar apapun.
Utusan China Bertemu Junta Militer Myanmar
Seorang diplomat yang telah diberi pengarahan tentang upaya lobi yang dilakukan oleh China mengatakan Utusan Khusus China untuk Urusan Asia, Sun Guoxiang, telah terbang ke Singapura dan Brunei Darussalam pekan lalu, tetapi ia diberitahu bahwa Ming Aung Hlaing tidak dapat berpartisipasi dalam KTT virtual ASEAN-China mendatang.
Menghadapi tentangan ASEAN itu, dalam pertemuan di Naypyidaw akhir pekan lalu, Sun mengatakan pada Min Aung Hlaing bahwa China harus menerima sikap ASEAN. China “akan mempertahankan prinsip wakil non-politik yang ditetapkan ASEAN,” kata diplomat itu mengutip Sun.
ASEAN selama puluhan tahun dikenal karena kebijakan keterikatan dan non-intervensi, tetapi kudeta Myanmar mengubah hal itu. April lalu ASEAN memediasi rencana lima poin dalam KTT khusus para pemimpin ASEAN, yang dihadiri Min Aung Hlaing.
Kelima poin tersebut mencakup janji untuk mengakhiri aksi kekerasan dan mengijinkan utusan khusus ASEAN memulai dialog dengan “semua pihak,” termasuk anggota-anggota parlemen yang digulingkan.
Myanmar belum menindaklanjuti perjanjian itu, dengan mengatakan memiliki “peta jalan” sendiri untuk pemilu baru. [em/jm/rs]
