Para pemimpin Asia Tenggara bertemu di Laos pada Rabu (9/10) untuk menghadiri pertemuan puncak yang diharapkan dapat menemukan cara untuk mengatasi perang saudara yang memburuk di Myanmar. Dalam pertemuan itu juga, Thailand akan mengusulkan jalan baru untuk mencapai solusi politik setelah upaya perdamaian regional tidak mencapai banyak kemajuan.
Sejak kudeta militer pada 2021, kekacauan meruyak di Myanmar yang memicu pemberontakan nasional dan perang saudara yang telah menghancurkan negara berpenduduk 55 juta jiwa tersebut. Junta yang berkuasa sejauh ini menolak menggelar pembicaraan dengan lawan-lawannya, yang mereka sebut teroris.
Thailand, minggu ini, menawarkan untuk menjadi tuan rumah “konsultasi informal” bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) yang beranggotakan sepuluh negara, untuk mencoba mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan jutaan orang mengungsi. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Desember.
“Kami ingin melihat solusi politik,” kata Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, kepada wartawan.
“Thailand siap berkoordinasi dengan seluruh negara anggota lainnya sehingga ada upaya terpadu ASEAN yang dapat mengarah pada perdamaian di Myanmar.”
Inisiatif Thailand akan melengkapi upaya perdamaian ASEAN yang sudah ada, tetapi mungkin tidak langsung melibatkan negara-negara di luar kawasan, tambahnya.
Proposal tersebut, yang diajukan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Selasa (8/10), muncul ketika blok tersebut kehabisan pilihan untuk mengatasi krisis Myanmar.
Belum ada kemajuan dalam rencana perdamaian "Konsensus Lima Poin" yang diumumkan beberapa bulan setelah kudeta, atau upaya Indonesia untuk membujuk kelompok-kelompok anti-junta agar memulai dialog.
Pada bulan-bulan sebelumnya, Thailand mengindikasikan bahwa negara tetangga Myanmar yang berpengaruh lainnya, yaitu China dan India, mungkin memainkan peran dalam upaya perdamaian. Namun, rencana terbaru ini terbatas pada blok ASEAN.
Nikorndej menambahkan bahwa keputusan apa pun mengenai apakah para jenderal yang berkuasa di Myanmar atau lawan-lawan mereka akan diundang ke perundingan informal akan bergantung pada ketua ASEAN, Laos, dan negara-negara anggota lainnya.
Perang saudara di Myanmar dan permasalahan di Laut China Selatan yang disengketakan adalah isu-isu utama yang akan mendominasi pertemuan para pemimpin ASEAN di Vientiane, yang akan diikuti dengan pertemuan puncak selama dua hari dengan para perdana menteri dan diplomat terkemuka dari kekuatan regional dan dunia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri China Li Qiang dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov termasuk di antara para pejabat tinggi yang akan hadir.
Menjelang kunjungan Blinken, diplomat senior Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur, Daniel Kritenbrink, mengatakan kepada wartawan bahwa “hampir tidak ada kemajuan” dalam upaya agar junta Myanmar mengurangi kekerasan, membebaskan tahanan politik, dan menggelar pembicaraan dengan oposisi demokratis.
“Menteri (Blinken) akan terus menekankan kepada mitra-mitra di kawasan bahwa kita harus terus memberikan tekanan pada rezim,” ujarnya, terkait kunjungan Blinken.
Karena ASEAN telah melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan puncaknya sampai mereka dapat memenuhi persyaratan rencana perdamaian, negara tersebut akan diwakili oleh seorang pejabat senior kementerian luar negeri dalam pertemuan di Laos. [ft/rs]
