Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan membahas kemungkinan untuk tidak mengizinkan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri KTT regional yang akan datang, pada pertemuan Jumat (15/10).
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ia tidak ingin Min Aung Hlaing menghadiri KTT jika ia tidak menghormati komitmennya terhadap rencana perdamaian. Saifuddin menambahkan bahwa para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu akan mengadakan pertemuan virtual pada Jumat malam untuk menilai komitmen junta terhadap proses perdamaian.
Pertemuan virtual hari Jumat (15/10) yang sebelumnya tidak terjadwal itu akan dipandu oleh ketua ASEAN saat ini, Brunei.
Beberapa anggota ASEAN telah mengecam keras kelambanan pemerintah militer Myanmar dalam merealisasikan rencana lima poin yang disepakatinya dengan blok itu April lalu, yang berfokus pada dialog di antara semua pihak, akses kemanusiaan dan diakhirinya permusuhan.
Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, pekan lalu mengukuhkan beberapa anggota blok itu telah melakukan diskusi mendalam untuk tidak mengundang pemimpin kudeta ke KTT virtual 26 hingga 28 Oktober. Ia menyatakan kurangnya komitmen junta terhadap proses memulihkan perdamaian di Myanmar sama saja dengan kemunduran.
Myanmar memiliki sejarah panjang kediktatoran militer dan banyak dikecam masyarakat internasional melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Negara itu telah menjadi masalah tersulit ASEAN sejak kelompok itu dibentuk pada 1967 karena menguji batas-batas persatuan dan kebijakan nonintervensinya.
Blok 10 negara itu telah menghadapi tekanan internasional yang kuat untuk mengambil tindakan tegas yang dapat memaksa Myanmar membebaskan sejumlah tokoh politik, termasuk mantan pemimpin Suu Kyi, yang digulingkan dalam pengambilalihan militer 1 Februari lalu, dan untuk menempatkan negara itu kembali ke jalan demokrasi. Kekerasan di Myanmar dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.100 warga sipil sejak para jenderal menggulingkan pemerintahan Suu Kyi.
Mengizinkan Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN yang akan berlangsung dapat dianggap sebagai pengakuan atas pengambilalihan militer yang secara tiba-tiba menghentikan salah satu transisi demokrasi paling fenomenal di Asia dalam sejarah modern setelah beberapa dekade pemerintahan militer.
Di antara para pemimpin dunia yang akan menghadiri KTT tersebut adalah Presiden AS Joe Biden, yang mengecam kemunduran demokrasi di Myanmar dan menyetujui pengenaan sanksi-sanksi terhadap para jenderal Myanmar, anggota keluarga dan rekan mereka.
Para menteri luar negeri ASEAN pada Jumat akan mempertimbangkan sejumlah proposal, termasuk mengizinkan Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan tanpa mengizinkannya berbicara, atau melarangnya hadir tetapi mengizinkan perwakilan sipil tingkat rendah untuk hadir menggantikannya, kata seorang diplomat Asia Tenggara kepada kantor berita Associated Pers. Pejabat itu berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena tidak wewenang untuk membahas masalah ini ke publik.
Delegasi Myanmar menghadiri Majelis Umum PBB bulan lalu di New York tetapi tidak diberi kesempatan berpidato, pengaturan yang mungkin dapat diadopsi ASEAN, kata diplomat itu. (ab/uh)
