Amerika menolak keras mendukung seruan Majelis Konstituante Venezuela agar diselenggarakan pemilihan presiden sebelum 30 April.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert, menegaskan kembali posisi AS, Kamis (25/1). Dia mengatakan, "Pemungutan suara itu tidak bebas dan tidak adil. Pemilu hanya akanmemperburuk dan tidak membantu menyelesaikan ketegangan nasional. Tidak akan mencerminkan kehendak rakyat Venezuela, dan dianggap tidak demokratis dan tidak sah di mata masyarakat internasional. Kamimenganjurkan rezim Maduro untuk menghormati hak asasi manusia semua warganya, dan kembali ke tatanan konstitusional yang demokratis."
Pengumuman itu muncul ketika perwakilan pemerintah Venezuela dan oposisi sedang melakukan negosiasi di bawah mediasi internasional di Republik Dominika, untuk menyetujui sebuah kerangka kerja pemilihan umum yang adil.
Tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan. Pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada wartawan. "Keputusan Majelis Konstituante yang tidak sah untuk mengadakan pemilihan cepat, bahkan pada saat negosiasi antara oposisi dan rezimyang berkuasa sedang berlangsung, merongrong pembicaraan dan kemampuan rakyat Venezuela untuk ikut serta secara bermakna dalam menangani berbagai krisis yang disebabkan oleh rezim Maduro. "
Ketika ditanya apakah sanksi lebih lanjut terhadap Venezuela sedang dipertimbangkan, pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan hal itu senantiasa dipertimbangkan.
Venezuela akan mengadakan pemilihan presiden baru pada 30 April, Presiden Nicolas Maduro kemungkinan akan berusaha untuk memenangkan masa jabatan enam tahun mendatang, di tengah perpecahan kelompok oposisi. [ps/jm]
