Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Amerika akan mengucurkan bantuan militer tahunan 1,3 milyar dolar untuk Mesir, walaupun ada keprihatinan bahwa Mesir tidak melakukan reformasi demokrasi yang memadai.
Pejabat tersebut, yang tidak mau namanya disebut, mengatakan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton akan mengumumkan hari ini bahwa Washington telah memutuskan untuk tidak mengenakan persyaratan legislatif yang mengharuskan bantuan bagi Mesir memenuhi patokan demokrasi tertentu.
Bulan Desember lalu, Kongres meluluskan undang-undang yang mengharuskan penguasa militer Mesir mendukung transisi ke pemerintah sipil, mengadakan pemilu bebas dan adil, dan melindungi kebebasan agama dan berhimpun sebelum bantuan militer dapat dikucurkan.
Pejabat itu mengatakan hari Kamis bahwa persyaratan tidak dikenakan sekarang “berdasarkan kepentingan keamanan nasional Amerika.” Ia juga mengatakan bantuan tambahan ekonomi 200 juta dolar juga akan dikucurkan karena Mesir memenuhi kewajibannya kepada perjanjian perdamaian Israel-Mesir.
Banyak anggota Kongres Amerika dan organisasi hak azasi mengutarakan kekecewaan atas keputusan itu dengan mengatakan para pemimpin transisi militer Mesir belum menunjukkan mereka bertekad untuk melakukan reformasi demokrasi sepenuhnya.
