Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan keraguannya mengenai UU Pemilu Birma yang baru. Media pemerintah Birma hari Selasa mengumumkan UU yang sudah lama ditunggu itu yang akan mengatur pemilu pertama di negara itu dalam 20 tahun.
Di Washington, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika P.J. Crowley menyampaikan keprihatinan mengenai keputusan Birma mengeluarkan UU tersebut tanpa masukan dari oposisi atau para pemimpin etnis minoritas.
Ia mengatakan Amerika tetap ragu pemilu itu akan bisa dipercaya dan mendesak pihak berwenang Birma untuk berunding dengan semua pihak.
Koran-koran Birma melaporkan bahwa pemerintah militer akan menunjuk lima anggota komisi pemilu untuk mengawasi proses pemilihan itu.
Aung Atoo, pimpinan dewan pengacara Birma yang berada dalam pengasingan mengecam UU baru itu.
Hari Selasa, ia mengatakan kepada VOA tidak ada peraturan yang memungkinkan pemerintah militer memperbaiki kesalahan apapun yang dilakukan oleh komisi pemilu. Tanggal pemilu hingga kini belum ditetapkan.
