Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Jeh Johnson mengatakan orang-orang dari negara-negara yang tercakup dalam Program Bebas Visa Amerika harus memberi informasi tambahan dalam aplikasi elektronik yang mereka ajukan guna memenuhi syarat masuk ke Amerika.
"Kami mengambil langkah ini untuk meningkatkan keamanan Program Bebas Visa, untuk mengetahui lebih jauh tentang wisatawan dari negara-negara yang tidak memerlukan visa untuk masuk ke Amerika," kata Johnson dalam sebuah pernyataan.
Langkah itu sebagai tanggapan terhadap ancaman keamanan dari pejuang asing di Suriah yang memegang paspor negara-negara Barat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan di bandara atau titik masuk lain.
Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, ada 38 negara yang termasuk dalam Program Bebas Visa, atau VWP, termasuk Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa lain serta Jepang, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan.
"Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika - DHS khawatir terhadap risiko yang mungkin timbul dari situasi di Suriah dan Irak, di mana ketidakstabilan yang meningkat telah menarik ribuan pejuang asing, termasuk banyak dari negara-negara VWP," ujar pejabat DHS yang tidak mau disebut namanya.
Pejabat itu mengutip kasus-kasus di mana orang melakukan perjalanan dari Suriah ke Eropa dan melakukan serangan, termasuk penembakan museum di Belgia bulan Mei, serta ancaman terbuka terhadap Amerika sebagai reaksi atas keterlibatan negara itu di Irak. Militan ISIS telah merilis video pemenggalan warga sipil Amerika, dan menyalahkan serangan udara Amerika untuk tindakan itu.
Pengumuman Badan Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika menyebutkan, wisatawan dari negara-negara dalam Program Bebas Visa harus mendapat persetujuan melalui sistem online yang disebut Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan, atau ESTA, dan membayar biaya. Berdasar aturan yang diberlakukan mulai hari Senin itu, orang-orang dari negara-negara VWP harus memberi informasi tambahan ketika mengajukan permohonan melalui ESTA. Informasi tambahan itu mencakup nama-nama lain yang digunakan, nama orangtua, nomor KTP, nomor telepon yang bisa dihubungi, informasi pekerjaan, dan kota kelahiran.
Warga Kanada dan Meksiko, yang berbagi perbatasan dengan Amerika, tidak perlu visa untuk masuk ke Amerika sebagai bagian dari program terpisah. Beberapa anggota Kongres telah berusaha meninjau ulang atau membatalkan Program Bebas Visa mengingat ancaman pejuang-pejuang asing. Anggota Kongres Amerika dari fraksi Demokrat Tulsi Gabbard, yang mewakili Hawaii, menyerukan penangguhan program tersebut di negara-negara yang warganya banyak menjadi ekstremis Muslim yang berperang di luar negeri.
Anggota Kongres dari fraksi Republik Michael McCaul, ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri di DPR, mengatakan persyaratan tambahan itu merupakan langkah tepat guna mengatasi ancaman yang semakin besar ini.
