AS tetap berkomitmen pada perluasan ruang partisipasi Taiwan di kancah internasional, kata seorang diplomat AS dalam suatu acara dengan menteri luar negeri Taiwan yang juga dihadiri oleh deputi duta besar AS untuk PBB.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai teritorinya, menghambat pulau itu untuk ambil bagian di banyak badan dunia seperti PBB, dengan menyatakan Taiwan sebagai sebuah provinsi China yang tidak punya hak untuk dianggap sebagai sebuah negara.
Berbicara pada panel virtual mengenai "Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB", Rabu (29/9), deputi direktur American Institute in Taiwan (AIT), kedutaan besar de facto AS, Jeremy Comforth mengatakan Taiwan berkomitmen menggunakan kecakapan teknologinya “untuk kebaikan bersama.”
Comforth menyatakan Taiwan dicegah ikut serta secara berarti dalam berbagai lembaga seperti Majelis Kesehatan Dunia, tetapi ia mengatakan acara itu akan menyoroti bahwa Taiwan menggunakan kecakapan teknologinya untuk membantu masyarakat internasional mengatasi berbagai tantangan bersama.
“AS tetap berkomitmen untuk meluaskan ruang internasional Taiwan,” lanjutnya, dalam komentar yang dilansir AIT hari Kamis.
AIT menyatakan Deputi Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey Prescott memberi pernyataan penutup, namun tidak memberikan rinciannya.
Washington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan tetapi menjadi pendukung internasional terkuatnya dan secara rutin mengecam tekanan China terhadap pulau tersebut.
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan pada acara yang sama bahwa Taiwan merupakan anggota masyarakat internasional yang “sangat diperlukan.”
“Sekaranglah saatnya bagi PBB untuk mengambil tindakan untuk mengatasi disingkirkannya Taiwan secara tidak pantas dari sistem PBB,” kata kementeriannya mengutip perkataan Wu.
Tahun ini menandai peringatan 50 tahun Republik China, nama resmi Taiwan, digantikan di PBB oleh Republik Rakyat China di Beijing, yang terus mengklaim hak untuk mewakili Taiwan secara global.
Pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis menyatakan hanya rakyatnyalah yang berhak untuk berbicara mewakilinya di panggung dunia. [uh/lt]
