Amerika Serikat telah menyatakan kekecewaan atas keputusan Mesir memperpanjang masa berlaku undang-undang daruratnya.
Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs mendesak pemerintah Mesir agar memenuhi janjinya untuk menggantikan undang-undang darurat dengan undang-undang kontra-terorisme yang melindungi kebebasan sipil dan hak-hak warga Mesir.
Gibbs mengatakan UU Darurat memberi wewenang yang luar biasa kepada pemerintah untuk membatasi hak warga Mesir. Parlemen Mesir menyetujui perpanjangan dua tahun masa berlaku UU tersebut pada hari Selasa. Keputusan tersebut menimbulkan kemarahan partai-partai oposisi dan pembela hak azasi.
UU Darurat Mesir mulai berlaku sejak pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1981, memberi wewenang yang luas kepada pihak berwenang untuk menangkap dan menahan orang tanpa tuduhan.
Presiden Mesir Hosni Mubarak menghendaki perpanjangan tersebut, dengan mengatakan pemerintah membutuhkan wewenang untuk memerangi terorisme dan perdagangan narkoba.
