Pemerintah Amerika mengecam keputusan Turki dan Siprus-Turki yang memisahkan diri, karena membuka lagi kawasan perumahan yang terlantar dan dikuasai militer di pinggiran kota Siprus yang terpecah secara etnis.
Dirjen Urusan Politik Departemen Luar Negeri Amerika Victoria Nuland menilai langkah untuk mengambil alih bagian-bagian Varosha "tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB."
"Kami mendesak agar keputusan itu dibatalkan," ujar Nuland, Rabu (21/7), di depan komisi hubungan luar negeri Senat.
Ketua Komisi Senator Bob Menendez menyatakan "pelanggaran hukum internasional itu tidak dapat diterima.
Pemerintah di Siprus telah mengajukan protes resmi kepada PBB dan Uni Eropa, dan menyebut langkah itu sebagai upaya terselubung untuk meraih lebih banyak wilayah yang dapat menggagalkan upaya perdamaian. Mereka mengatakan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan diberitahu tentang apa yang disebut Presiden Nicos Anastasiades sebagai pelanggaran resolusi dewan yang melarang perubahan apapun terhadap status wilayah pesisir itu dan menyerukan agar Varosha dikembalikan kepada penghuninya yang sah.
Pemimpin Siprus Turki Ersin Tatar mengumumkan Selasa bahwa bagian Varosha seluas 3,5 km2 akan dikembalikan dari kendali militer ke sipil sehingga Siprus Yunani dapat berusaha merebut kembali properti mereka melalui Komisi Properti Tidak Bergerak (IPC), badan hukum yang berwenang mengadili kasus-kasus itu.
Tatar membuat pengumuman itu menjelang parade militer yang dihadiri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperingati 47 tahun invasi Turki, pasca kudeta di Siprus untuk bersatu dengan Yunani. Hanya Turki yang mengakui deklarasi kemerdekaan Siprus Turki, dan pemerintah Erdogan mengerahkan lebih dari 35.000 tentara di Siprus utara.
Pemerintahan pulau itu yang diakui secara internasional berada di selatan. Erdogan dan Tatar mengatakan bahwa perdamaian permanen di Siprus hanya dapat dicapai melalui pengakuan masyarakat internasional atas dua negara yang terpisah, menepiskan negosiasi puluhan tahun untuk mencapai kesepakatan reunifikasi berbasis federasi.[ka/jm]
