Kebijakan Pemerintahan Donald Trump untuk melarang warga dari 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim sedang diperdebatkan di Mahkamah Agung Amerika untuk menguji apakah kebijakan ini sesuai dengan Konstitusi Amerika atau tidak.
Lima hakim MA yang cenderung berhaluan konservatif menganggap presiden AS punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut demi keamanan nasional, sementara empat hakim berhaluan liberal menganggap kebijakan tersebut bernuansa diskriminatif. Vonis MA atas kasus ini diperkirakan akan keluar awal bulan Juni.
Untuk selengkapnya, ikuti laporan reporter VOA dari Washington DC, Patsy Widakuswara dan Supriyono.
CG 1: Patsy Widakuswara & Supriyono, VOA
CG 2:
CG3:
CG 4: Patsy Widakuswara & Supriyono, VOA
