Sebuah kelompok dari kedua partai di Kongres mengajukan rancangan undang-undang hari Rabu (15/2) yang hendak mencegah pemerintahan Trump mencabut sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan Kongres.
“Pengungkapan baru-baru ini pembicaraan rahasia Flynn dengan dutabesar Rusia mengenai sanksi, membuat rancangan undang-undang sangat penting,” kata anggota teras Komisi Intelijen DPR, Adam Schiff, kepada para wartawan dalam jumpa pers untuk memperkenalkan rancangan itu.
Schiff mengacu kepada mantan Penasehat Keamanan Nasional Michael Flynn, yang meletakkan jabatan hari Senin (13/2) di bawah tekanan setelah terungkap bahwa Flynn telah berhubungan dengan dutabesar Rusia di Amerika Serikat sebelum pelantikan Presiden Donald Trump bulan lalu.
“Apakah pembicaraan Flynn diketahui dan dibiarkan presiden atau apakah Flynn bertindak sendirian,” kata Shiff, “apapun yang terjadi presiden ini tidak boleh dibiarkan dengan bebas menghapuskan sanksi terhadap Rusia.
Ketua komisi Devin Nunes mengatakan kepada para wartawan hari Selasa (14/2) ia berminat untuk menyelidiki bagaimana informasi mengenai pembicaraan telepon Flynn dibocorkan ke media, tetapi bukan sifat hubungannya dengan Rusia. Para pimpinan Komisi Pengawasan DPR dan Komisi Judikatif juga menghendaki Kejaksaan Agung menyelidiki pembocoran itu. [gp]
