Pada 20 Februari, Pantai Gading menjadi negara Afrika terbaru yang mengusir pasukan Prancis, mengambil alih pangkalan militer Prancis yang tersisa di negara itu.
Hal tersebut menyusul kepergian pasukan Prancis dari Chad, yang telah menampung mereka selama hampir 70 tahun.
Langkah-langkah itu menandai berakhirnya kehadiran militer Prancis di wilayah Sahel, setelah pengusiran dari Mali, Burkina Faso, dan Niger, yang semuanya diperintah oleh junta militer.
Presiden Chad Mahamat Idriss Deby menyebut penarikan pasukan Prancis sebagai “era baru bagi Chad yang berdaulat penuh.”
Senator Nigeria Shehu Sani, dengan 3,3 juta pengikut di X, mengklaim, “Pasukan Prancis tidak ada gunanya,” yang bertentangan dengan data statistik. Sejak Prancis mulai menarik diri pada tahun 2022, korban jiwa terkait konflik di Sahel telah meningkat sebesar 65%, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).
Para analis menunjuk propaganda Rusia dan kampanye disinformasi sebagai pendorong tersingkirnya Prancis dari kawasan Sahel.
Bakary Sambe dari Institut Timbuktu mengatakan kepada VOA bahwa Rusia telah mengeksploitasi sentimen anti-imperialis dan keluhan lama masa kolonial untuk mengubah opini publik di Afrika terhadap Prancis.
Setelah mengusir pasukan Prancis, para pemimpin militer Niger, Mali, dan Burkina Faso makin erat bersekutu dengan Rusia, yang telah mengerahkan tentara bayaran Wagner di seluruh wilayah tersebut.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan Rusia di Afrika melakukan penganiayaan terhadap warga sipil.
Ketika pasukan Prancis meninggalkan Chad, pesan-pesan identik yang pro-Rusia beredar di media sosial, sering kali dari para influencer (pemengaruh) yang sudah dikenal mendorong narasi anti-Barat.
Para pembuat konten X termasuk African Hub, Typical African, dan RT News India menggemakan sentimen tersebut, membingkai penarikan pasukan Prancis sebagai akhir dari eksploitasi kolonial, yang dimulai sejak invasi Prancis pada tahun 1900.
Ketiga akun tersebut mengunggah video kepergian pasukan Prancis dari Chad dengan kata-kata yang sama yang menggambarkannya sebagai “penghinaan terakhir bagi Prancis.”
Pusat Studi Strategis Afrika, yang berafiliasi dengan Departemen Pertahanan AS, mencatat bahwa Rusia merupakan sumber utama disinformasi di Afrika, dengan lebih dari 80 kampanye yang terdokumentasi yang menargetkan lebih dari 20 negara.
Kampanye-kampanye ini memanfaatkan influencer bayaran Afrika, avatar digital, dan media yang dimanipulasi untuk memicu sentimen anti-Barat.
“Kedutaan besar Rusia tampaknya telah membantu membentuk jaringan yang seolah-olah merupakan organisasi akar rumput Afrika,” kata Africa Center.
Kampanye disinformasi ini “menggunakan influencer bayaran di Afrika, avatar digital, dan peredaran video dan foto palsu dan di luar konteks. Pesan-pesan tersebut dijiplak dan diperkuat melalui berbagai saluran media, radio, dan komunikasi resmi yang dikendalikan negara Rusia, menciptakan ruang gema yang berulang-ulang sehingga narasi disinformasi bisa dihafal,” demikian dilaporkan oleh Africa Center.
Africa Digital Democracy Observatory (ADDO) melacak bagaimana perangkat digital membentuk opini publik di Afrika, mencatat pengaruh tokoh-tokoh pan-Afrika terkemuka seperti Kemi Seba dan Nathalie Yamb.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan Kami Seba bekerja sama erat dengan agen-agen politik Rusia terkait dengan oligarki dan pemimpin Grup Wagner yang kini telah meninggal, Yevgeny Prigozhin, yang berusaha memengaruhi pemilihan umum di Madagaskar.
Yamb terlibat dalam berbagai kegiatan yang didukung Rusia, termasuk menghadiri KTT Rusia-Afrika 2019.
Selama kudeta Niger pada 2023, pembuat konten Rusia secara keliru mengklaim bahwa ECOWAS (Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) merencanakan invasi ke Niger, sebuah narasi yang dibantah oleh para pemimpin ECOWAS.
Rusia juga telah memperluas pengaruh budayanya di Sahel, dengan mendirikan "Russian Houses" (Rumah-rumah Rusia) di seluruh wilayah tersebut. Wartawan VOA Henry Wilkins mengunjungi salah satu “Rumah Rusia” di N'djamena, ibu kota Chad bulan lalu.
Tak seperti lembaga budaya Barat, pusat-pusat kebudayaan Rusia ini terlibat dalam upaya propaganda, dengan beberapa di antaranya melatih para jurnalis untuk menyebarkan disinformasi anti-Barat, demikian laporan Wilkins.
Kedutaan Besar Rusia di Chad dan Kementerian Luar Negeri Rusia belum menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar.
Tujuan Rusia, menurut Constantin Gouvy dari Clingendael Institute, adalah untuk menggantikan kekuatan Barat seperti Prancis sebagai mitra utama negara-negara Sahel dengan menggunakan disinformasi untuk mengacaukan kawasan itu.
Sambe dari Institut Timbuktu berpendapat bahwa tindakan Rusia di Afrika merupakan bentuk pembalasan terhadap NATO, khususnya Prancis, atas perannya dalam geopolitik Eropa. [my/uh]
Forum