Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pihaknya membatalkan hibah dan kontrak senilai hampir $400 juta untuk Columbia University, dengan alasan adanya dugaan pelecehan antisemit yang terjadi di dan sekitar kampus universitas di New York City.
Pengumuman yang dirilis pada Jumat (7/3) itu dikeluarkan melalui pernyataan bersama yang melibatkan Departemen Kehakiman, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Administrasi Layanan Umum.
Pemerintahan Trump enggan menyebutkan hibah dan kontrak yang terdampak atau bukti spesifik terkait pelecehan antisemit. Pemotongan yang diumumkan akan diambil dari lebih dari dana $5 miliar hibah yang saat ini diberikan kepada Columbia University, menurut klaim pemerintah. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk layanan kesehatan dan penelitian ilmiah, tetapi Reuters belum dapat memverifikasi angka-angka tersebut.
Pengumuman pemotongan yang akan dilaksanakan "segera" ini diperkirakan akan menghadapi perlawanan hukum. Kelompok hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa pembatalan kontrak tersebut tidak melalui proses hukum yang tepat dan merupakan bentuk hukuman yang melanggar konstitusi terhadap kebebasan berbicara.
Columbia University menjadi garda terdepan dalam gerakan protes mahasiswa yang mendukung Palestina dan menentang Israel. Gerakan-gerakan itu mengguncang sejumlah kampus selama setahun terakhir seiring dengan berlanjutnya perang Israel di Gaza.
Universitas tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk melawan antisemitisme dan prasangka lainnya di kampus, sambil menanggapi tuduhan dari kelompok HAM yang menyebutkan bahwa universitas membiarkan pemerintah merongrong perlindungan kebebasan berbicara di kalangan akademisi.
Para demonstran di Columbia University, beberapa di antaranya sempat menduduki gedung akademik selama beberapa jam pada April dan mendirikan tenda di halaman kampus. Mereka menuntut agar universitas tersebut menghentikan investasi di perusahaan-perusahaan yang mendukung pendudukan militer Israel di wilayah Palestina.
Terdapat tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme baik dalam protes pro-Palestina maupun protes balasan pro-Israel. Columbia University Apartheid Divest, sebuah koalisi kelompok mahasiswa yang mengorganisasi protes pro-Palestina, melibatkan mahasiswa dan kelompok Yahudi sebagai bagian dari penyelenggaranya. Mereka berpendapat bahwa kritik terhadap Israel sering disalahartikan sebagai antisemitisme. Namun, beberapa mahasiswa Yahudi dan Israel menganggap protes tersebut sebagai tindakan yang mengintimidasi dan mengganggu.
"Membatalkan dana pembayar pajak ini adalah sinyal tegas dari kami bahwa pemerintah federal tidak akan mendukung lembaga pendidikan seperti Columbia yang gagal melindungi mahasiswa dan staf Yahudi," kata Leo Terrell, yang memimpin gugus tugas antisemitisme di Departemen Kehakiman, dalam pernyataan tersebut.
Wyn Hornbuckle, juru bicara Departemen Kehakiman, menolak untuk menyebutkan perincian hibah dan kontrak yang dipotong, serta tidak memberikan penjelasan mengenai bukti pemerintah terkait antisemitisme di Columbia. Juru bicara untuk tiga departemen lainnya juga tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.
Kritikus: Pemotongan Dana Hukuman untuk Pidato Politik
Pihak Universitas sudah memberikan hukuman terhadap puluhan mahasiswa dan staf pro-Palestina sepanjang tahun lalu, seringkali dengan skorsing, dan dua kali memanggil polisi untuk menangkap pengunjuk rasa pro-Palestina, yang menuai kritik luas dari fakultas.
Samantha Slater, juru bicara Columbia, menyatakan bahwa staf universitas "berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah federal guna memulihkan pendanaan federal Columbia."
"Kami serius terhadap kewajiban hukum Columbia dan memahami pentingnya pengumuman ini, serta berkomitmen untuk memerangi antisemitisme serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa, fakultas, dan staf kami," katanya. Slater tidak mengungkapkan hibah dan kontrak mana yang terpengaruh.
Pasal VI Undang-Undang Hak Sipil memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelidiki kampus-kampus yang menerima dana federal jika ada tuduhan diskriminasi terhadap individu berdasarkan agama atau asal kebangsaan, serta kategori terlindungi lainnya. Serikat Kebebasan Sipil New York menyatakan bahwa pengumuman pemotongan dana itu adalah bentuk penyalahgunaan hukum untuk menghukum kebebasan berbicara.
"Hal itu inkonstitusional dan belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sepenuhnya sejalan dengan keinginan Trump yang sudah lama ada untuk membungkam pandangan yang tidak disetujuinya dan menekan protes," kata Direktur Eksekutif NYCLU, Donna Lieberman, dalam pernyataan. "Kebebasan berpendapat yang dilindungi seharusnya tidak menjadi alasan untuk dihukum, dan Judul VI harus diterapkan sesuai dengan Amandemen Pertama."
Organisasi-organisasi Yahudi Amerika memberikan tanggapan yang beragam terhadap pengumuman tersebut.
Brian Cohen, direktur eksekutif organisasi mahasiswa pro-Israel Hillel di Columbia, menyatakan dalam pernyataan bahwa ia berharap pengumuman tersebut menjadi "peringatan bagi pihak manajemen dan pengurus Columbia.”
J Street, kelompok advokasi pro-Israel yang berbasis di Washington, mengakui adanya tingkat antisemitisme yang tidak dapat diterima di Columbia, tetapi menyebut pengumuman pada Jumat justru melemahkan upaya untuk mengatasinya.
"Keputusan ini adalah bagian dari serangan lebih luas dari administrasi terhadap lembaga-lembaga akademik, dan dapat mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan koreksi berlebihan dengan membatasi kebebasan berbicara karena takut pendanaan mereka dipotong," kata Erin Beiner, direktur sayap mahasiswa kelompok tersebut, J Street U, dalam pernyataan. [ah/ft]
Forum