Isu Iklim
'Alam Sedang Menghukum Kita': Kekeringan Ancam Petani dan Peternak Lebah Meksiko
Di negara bagian Chihuahua di wilayah utara Meksiko, penduduk dan petani dengan cemas menunggu awan yang membawa hujan untuk mengisi kembali bendungan, sumur air, dan laguna yang kering. Namun, penantian mereka selama ini sia-sia.
Negara bagian terbesar di Meksiko ini memiliki iklim yang kering atau semi-kering pada musim-musim terbaik. Akan tetapi, wilayah tersebut saat ini menghadapi tingkat curah hujan yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Di dekat kota Buenaventura, bendungan Las Lajas hampir kosong dan air yang tersisa dipenuhi oleh ikan mati.
"Situasinya suram." kata Rogelio Pacheco Flores, kepala kotamadya Buenaventura. "Bendungan ini dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki air. Kami melihat kehancuran total, kenyataannya alam sedang menghukum kami."
Sapi-sapi dari peternakan terdekat datang untuk menyejukkan diri di lumpur basah yang tersisa, tetapi bendungan yang jebol mengakibatkan banyak petani menderita karena mereka tidak dapat mengairi tanaman mereka.
Pada musim tanam sebelumnya, sumur-sumur membantu mengairi lahan. Namun, di tengah kekeringan, para petani memutuskan untuk membiarkan lahan mereka tidak ditanami atau menggunakan air yang pasokannya sangat langka itu untuk menjaga agar rumpun pohon kenari yang sudah lama ada, tidak mati.
"Ketinggian sumur pertanian kami menyusut," kata petani setempat Angel Rueda Solorio. "Kami tidak dapat lagi menanam tanaman karena kekurangan air. Kami sudah mengalami beberapa tahun, mungkin dua tahun berturut-turut tidak mendapat hujan."
Peternak lebah lokal juga terkena dampaknya. Lebah-lebah mati dalam jumlah besar karena kurangnya hujan telah mengurangi mekarnya bunga liar secara drastis. Akibatnya, lebah mencari serbuk sari di lahan-lahan pertanian, di mana herbisida dan hama lainnya bisa membunuh mereka.
"Saat ini, nyaris tidak ada tumbuhan di lanskap tersebut karena kekeringan," kata Adan Rascon Ramos, seorang peternak lebah yang telah 30 tahun beternak lebah di daerah tersebut.
Karena permukaan air telah menurun, aktivitas pariwisata lokal menjadi sepi. Begitu pula dengan penangkapan ikan, sehingga para produsen berharap bahwa kondisi akan membaik dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya sudah bekerja selama setahun di bendungan ini dan saya lihat jumlah orang yang datang untuk berjalan-jalan di sekitar bendungan ini telah menurun sejak tahun lalu," kata Daniel Alberto Rubi, seorang nelayan yang menyediakan tur perahu bagi pengunjung."
"Tahun ini keadaannya menjadi sangat kering. Bendungan hanya tersisa 20 persen dari kapasitas aslinya dan angka tersebut terus menyusut." [rz/ft]
See all News Updates of the Day
- Arif Budiman
VOA Headline News: AS Mundur dari Dana Kompensasi Kerusakan Iklim
Pemotongan Anggaran Paksa Kedutaan Besar Amerika Akhiri Pendataan Polusi
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Amerika Serikat pada Selasa (4/3) mengakhiri pencatatan polusi oleh kedutaan besarnya, yang telah menjadi sumber data penting terutama di Beijing, karena Presiden Donald Trump memangkas pengeluaran luar negeri dan sektor lingkungan.
Departemen Luar Negeri AS menyebut “keterbatasan anggaran” sebagai alasan saat mengatakan pihaknya akan mengakhiri transmisi data Program Pemantauan Kualitas Udara.
“Iklim anggaran saat ini mengharuskan kami melakukan pemotongan yang sulit dan, sayangnya, kami tidak dapat terus menerbitkan data ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Data historis akan tetap ada di situs Badan Perlindungan Lingkungan, tetapi data terkini dihentikan pada Selasa dan akan tetap tidak aktif kecuali pendanaan dipulihkan, kata Departemen Luar Negeri.
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Di China, pihak berwenang negara tersebut pada 2014 melarang aplikasi populer untuk berbagi data dari kedutaan besar AS menjelang pertemuan puncak internasional besar yang dihadiri oleh presiden AS saat itu, Barack Obama.
Namun, para peneliti mengatakan bahwa transparansi tersebut telah memberikan dampak yang nyata, di mana China mengambil tindakan setelah dipermalukan oleh data kedutaan AS yang dirilis di media sosial, yang menunjukkan polusi yang jauh lebih buruk daripada angka resmi.
Duta besar era Obama untuk China, Gary Locke, menghadapi cemoohan di media pemerintah setelah dia menginisiasi penggunaan monitor di kedutaan dan konsulat yang melacak apa yang disebut partikel PM 2,5 yang terbawa dalam kabut asap tebal yang menyelimuti ibu kota China.
Data kualitas udara dari kedutaan AS juga sering digunakan sebagai referensi di New Delhi, yang memiliki masalah polusi yang parah.
Trump sejak kembali menjabat pada Januari telah memangkas pengeluaran termasuk untuk kerja sama internasional dan lingkungan karena dia berjanji untuk memangkas anggaran pemerintah dan memprioritaskan pemotongan pajak.
Di bawah arahan miliarder teknologi Elon Musk, pemerintahan Trump praktis menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang telah lama berada di garis depan dalam upaya AS untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri.
Trump juga telah secara drastis mengurangi staf di sektor lingkungan dan menolak serangkaian inisiatif iklim oleh presiden sebelumnya, Joe Biden.
Polusi udara, yang diperburuk oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap hampir tujuh juta kematian dini di seluruh dunia setiap tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). [ns/uh]
Gelombang Panas Paksa Filipina Tutup Sekolah di Hampir Separuh Wilayah Manila
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Cuaca panas ekstrem memaksa Filipina menutup sekolah di hampir separuh wilayah ibu kota pada Senin (3/3), menurut pejabat setempat. Negara tersebut kini memasuki musim kemarau yang terik dan menyengat.
Badan layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa indeks panas, yang mengukur suhu udara dan kelembapan relatif, diperkirakan mencapai tingkat "berbahaya" di Manila dan dua wilayah lainnya di Filipina.
"Kram panas dan kelelahan akibat panas mungkin terjadi" pada tingkat tersebut, kata badan layanan cuaca, sambil memperingatkan warga di daerah terdampak untuk menghindari paparan sinar matahari yang berkepanjangan.
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Manila mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 38,8 derajat Celsius, pada 27 April tahun lalu.
Meskipun suhu pada Senin (3/3) diperkirakan hanya mencapai 33 derajat Celsius, pemerintah daerah di Manila dan enam distrik lainnya tetap memerintahkan penutupan sekolah sebagai langkah pencegahan.
Departemen Pendidikan mencatat bahwa wilayah ibu kota memiliki lebih dari 2,8 juta siswa.
Departemen Pendidikan di distrik Malabon, Manila, melalui pejabat Edgar Bonifacio, menyatakan bahwa penutupan kegiatan belajar berdampak pada lebih dari 68.000 siswa di 42 sekolah.
"Kami terkejut dengan peringatan indeks panas," kata Bonifacio kepada AFP, sembari menambahkan, "Kami belum merasakan panas yang ekstrem di luar."
Namun, berdasarkan protokol yang diterapkan selama gelombang panas tahun lalu, pengawas sekolah distrik merekomendasikan penangguhan kelas tatap muka.
Di distrik Valenzuela, pejabat sekolah Annie Bernardo mengatakan kepada AFP bahwa 69 sekolah di wilayahnya telah diinstruksikan untuk beralih ke model pembelajaran "alternatif," termasuk kelas daring.
Suhu rata-rata global pada 2024 mencetak rekor tertinggi dan bahkan sempat melewati ambang batas pemanasan kritis 1,5 derajat Celsius.
Pada Januari, UNICEF—badan PBB untuk anak-anak—melaporkan bahwa cuaca ekstrem mengganggu pendidikan sekitar 242 juta anak di 85 negara tahun lalu, termasuk Filipina, dengan gelombang panas sebagai faktor yang paling berdampak. [ah/rs]
Jepang Berjuang Hadapi Kebakaran Hutan Terbesar dalam Beberapa Dekade
Menurut pemerintah kota Ofunato, lebih dari 1.000 penduduk sekitar telah dievakuasi dan terdapat lebih dari 80 bangunan yang rusak hingga Jumat (28/2).
Jepang menghadapi kebakaran hutan terbesarnya dalam lebih dari tiga dekade pada Sabtu (1/3), yang merenggut satu nyawa dan memaksa lebih dari seribu orang untuk dievakuasi.
Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memperkirakan api telah menyebar sekitar 1.200 hektare di hutan Ofunato, wilayah utara Iwate, sejak kebakaran terjadi pada Rabu (26/2).
"Kami masih memeriksa ukuran area yang terkena dampak, tetapi ini adalah yang terbesar sejak kebakaran hutan tahun 1992 di Kushiro, Hokkaido," kata seorang juru bicara badan tersebut kepada AFP.
Kebakaran itu membakar 1.030 hektare, yang merupakan rekor sebelumnya.
Sekitar 1.700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan dari seluruh negeri, kata badan tersebut.
Rekaman udara dari lembaga penyiaran publik NHK menunjukkan asap putih yang mengepul dan menutupi seluruh gunung.
Polisi setempat menemukan jasad satu orang yang terbakar pada Kamis (28/2).
Menurut pemerintah kota Ofunato, lebih dari 1.000 penduduk sekitar telah dievakuasi dan terdapat lebih dari 80 bangunan yang rusak hingga Jumat (28/2).
Penyebab kebakaran masih belum diketahui.
Dua kebakaran lainnya juga terjadi pada Sabtu (1/3), satu di Yamanashi dan satu lagi di tempat lain di Iwate.
Pada 2023, tercatat sekitar 1.300 kebakaran hutan di seluruh Jepang, yang sebagian besar terjadi antara Februari hingga April ketika udara mengering dan angin bertiup kencang.
Menurut data pemerintah, jumlah kebakaran hutan telah menurun sejak puncaknya pada era 1970-an.
Ofunato hanya mengalami curah hujan sebesar 2,5 milimeter pada bulan ini, dan diperkirakan akan turun jauh di bawah rekor terendah sebelumnya, yaitu 4,4 milimeter pada Februari 1967.
Tahun lalu merupakan tahun terpanas di Jepang sejak pencatatan dimulai, mengikuti tren negara-negara lain akibat emisi gas rumah kaca yang terus meningkat dan memicu perubahan iklim. [ah]
Vietnam Lambat Tangani Krisis Polusi
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan polusi udara yang parah di negara itu menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 orang per tahun.
Asap beracun membubung dari tumpukan kantong plastik dan daun yang dibakar di lahan pertanian Le Thi Huyen di Hanoi, kota yang tengah menghadapi lonjakan polusi udara yang mengkhawatirkan. Ironisnya pemerintah komunis tampaknya belum tergerak untuk mengatasi kondisi itu.
Dalam tiga bulan terakhir, ibu kota Vietnam itu secara berkala memuncaki peringkat kota-kota besar paling tercemar di dunia. Kondisi polusi yang parah membuat sembilan juta penduduknya kesulitan bernapas dan bahkan mengganggu jarak penglihatan karena terhalang kabut asap tebal.
Meski pemerintah telah menyusun berbagai rencana ambisius untuk mengatasi krisis udara itu, tetapi pelaksanaannya masih jauh panggang dari api. Para analis juga menyoroti kurangnya pemantauan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
Secara resmi, pembakaran jerami padi dan limbah sebetulnya sudah dilarang di negara itu sejak 2022. Namun, nyatanya aturan itu ternyata baru diketahui oleh Huyen.
"Saya belum pernah mendengar tentang larangan itu," kata Huyen kepada AFP. "Kalau tidak dibakar, lalu kita harus melakukan apa?" ujarnya, sambil melirik tumpukan limbah yang masih membara.
Bau asap dan plastik terbakar merupakan ciri khas kehidupan di banyak distrik Hanoi.
Buruknya kualitas udara di negara itu juga dipengaruhi oleh aktivitas pembangkit listrik uap tenaga batu bara (PLTU), meningkatnya jumlah pabrik, tingginya penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin, serta aktivitas konstruksi yang terus berlanjut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan polusi udara yang parah itu menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 orang per tahun.
Vietnam adalah pusat manufaktur dengan ekonomi yang berkembang pesat dan kebutuhan energi yang meningkat. Namun, pertumbuhan ini harus dibayar dengan harga tinggi, terutama di ibu kota yang padat, di mana kondisi geografis memperburuk masalah kualitas udara.
Namun, tidak seperti di kota-kota besar Asia lainnya yang berjuang melawan polusi, seperti Delhi atau Bangkok, kehidupan di Hanoi tetap berjalan seperti biasa, tidak peduli seberapa buruk udaranya.
Pihak berwenang tidak menutup sekolah. Juga tidak ada aturan bekerja dari rumah.
Para analis menyebutkan bahwa pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan ekonomi besar. Selain itu, pemerintah juga telah memenjarakan jurnalis independen dan aktivis lingkungan yang menyerukan solusi lebih cepat.
Ajakan Aksi
Hanoi sering menempati peringkat teratas dalam daftar kota besar paling tercemar di dunia menurut IQAir. Pada 2023, perusahaan pemantau asal Swiss itu juga menilai Hanoi sebagai salah satu dari 10 ibu kota paling tercemar.
Menghirup udara beracun berdampak serius pada kesehatan. WHO memperingatkan bahwa paparan jangka panjang dapat memicu stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan.
Bank Dunia memperkirakan bahwa polusi udara, yang pada 2023 kembali ke tingkat sebelum pandemi, menyebabkan Vietnam kehilangan lebih dari $13 miliar per tahun. Angka ini setara dengan hampir tiga persen dari PDB negara tersebut tahun lalu.
"Situasinya mendesak," kata Muthukumara Mani, kepala ekonom lingkungan Bank Dunia, yang berkantor di Hanoi.
Bahkan media pemerintah, yang selama bertahun-tahun nyaris diam soal kualitas udara, kini semakin lantang bersuara di Vietnam, negara satu partai.
VietnamNet, situs berita resmi Kementerian Informasi dan Komunikasi, menerbitkan seruan tindakan yang jarang terjadi pada Januari. Media tersebut memperingatkan bahwa polusi udara adalah "krisis yang menuntut perhatian segera."
Pihak berwenang menolak memberikan komentar kepada AFP. Namun, Mani mengatakan bahwa masalah ini diakui "di tingkat tertinggi di negara itu," merujuk pada kunjungan pejabat senior Hanoi ke China untuk mempelajari cara Beijing mengatasi polusi udara yang sebelumnya parah.
Hanoi telah mengusulkan konsep zona rendah emisi dan menyusun rencana aksi untuk memastikan kualitas udara "sedang" atau lebih baik pada 75 persen hari dalam setahun. Namun, belum jelas apakah kedua kebijakan tersebut akan benar-benar diterapkan.
"Masalah yang sering terjadi di Vietnam adalah orang-orang lebih fokus pada target daripada memahami makna sebenarnya di baliknya," kata Bob Baulch, profesor ekonomi di Universitas RMIT Vietnam. [ah/ft]
Forum