Seorang aktris paling populer di Thailand, Senin (21/12), menjawab panggilan polisi. Ia dituduh mencemarkan nama baik keluarga kerajaan, kasus yang menurut pengamat Hak Asasi Manusia (HAM) belum pernah terjadi.
Inthira Charoenpura, yang dikenal luas dengan julukannya "Sai", tiba di sebuah kantor polisi Bangkok bersama beberapa pemimpin utama gerakan pro-demokrasi, yang juga dipanggil dengan tuduhan serupa.
Sekelompok kecil pendukung menyambut mereka dan melangsungkan aksi protes yang berisik dan mendadak sebelum mereka masuk.
"Jika saya bisa mendapatkan dakwaan ini maka siapa pun bisa mendapatkannya," kata perempuan 39 tahun itu dari sebuah panggung di depan kantor polisi.
"Jika Anda berjalan tanpa menunjukkan rasa hormat, seseorang tersenyum kepada Anda dan Anda membalasnya, atau Anda mengenakan kemeja yang tidak bagus, Anda semua bisa mendapatkan tuntutan seperti ini," katanya. Pernyataannya tersebut ditujukan untuk mengolok-ngolok tuduhan yang dijatuhkan kepadanya.
Thailand memiliki undang-undang ketat yang melarang kritik terhadap raja, ratu, dan keluraga mereka. Siapa pun yang melanggar undang-undang yang dikenal dengan sebutan lese majeste ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Inthira selama ini secara terbuka mendukung gerakan pro-demokrasi yang menjadikan reformasi monarki sebagai salah satu dari tiga tuntutan intinya. Ia juga mengaku membantu mendanai gerakan itu.
Namun aktris -- yang pernah berperan sebagai putri pejuang dalam film epik yang memuliakan raja Thailand - tidak pernah berpidato di depan umum dalam banyak aksi unjuk rasa yang telah menaikkan suhu politik Thailand sejak Juli.
Ketika berjalan ke kantor polisi, ia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa ia tidak mengerti mengapa ia didakwa.
Sunai Phasuk dari Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan tampaknya Inthira dituduh sebagai aksesori gerakan protes itu, dan menyebut kasus itu sebagai preseden yang sangat mengganggu.
"Batasannya ditetapkan sangat rendah sekarang dan tidak ada seorang pun yang dapat dianggap aman lagi untuk keterlibatan sekecil apa pun dalam protes pro-demokrasi," katanya.
Otoritas Thailand baru-baru ini kembali memberlakukan lese majeste setelah berhenti menggunakannya selama tiga tahun. Lebih dari 30 orang telah didakwa dalam beberapa pekan terakhir dalam apa yang tampaknya strategi agresif untuk mengintimidasi gerakan protes. [ab/ka]
