JAKARTA —
Koordinator Jaringan Damai Papua, Romo Peter Neles Tebay mendapatkan penghargaan dari The Tji Haksoon dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon yang berada di Seoul, Korea.
Tebay, yang selama ini giat memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Papua serta berusaha agar dialog antara Jakarta dan Papua terwujud, akan mendapatkan penghargaan tersebut pada 13 Maret.
Menurut Tebay, penghargaan ini merupakan dukungan dari pihak internasional bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua sejak 1963 hingga kini tidak dapat diselesaikan jika tidak ada dialog antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.
Konflik di Papua yang sudah berlangsung lama, kata Romo Tebay, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, masih adanya sejumlah tahanan politik yang berada di beberapa tahanan di Papua menandakan bahwa masih ada konflik politik di bumi cendrawasih itu yang belum dituntaskan, ujarnya.
Penghargaan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk pengakuan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua bahwa jalan dialog yang dipilih oleh kedua belah pihak sangat tepat sehingga tidak perlu ragu lagi untuk melaksanakannya.
Sejak 13 tahun yang lalu, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. Nama yayasan ini diambil dari almarhum Uskup Daniel Tji Hak-Soon yang mendedikasikan hidup dan pekerjaannya untuk membebaskan mereka yang mengalami ketidakadilan.
“Penghargaan ini juga memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk tetap maju menuju suatu dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua. Kita tidak tahu kapan dialog akan dimulai tetapi kedua belah pihak sudah tidak perlu ragu lagi terhadap jalan dialog yang telah dipilih untuk menyelesaikan konflik Papua,” ujar Tebay..
Ia mendesak agar pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua termasuk Organisasi Papua Merdeka segera menentukan format yang tepat untuk melakukan dialog tersebut.
Tebay mengakui bahwa Papua tidak memiliki kepemimpinan tunggal tetapi dia menolak jika hal itu dijadikan permasalahan untuk menggelar dialog.
“Dan pemerintah Indonesia dan orang Papua mulai betul-betul mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk masuk kedalam meja dialog,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan Papua termasuk melakukan dialog. Kasus Papua, kata Julian, harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk kasus Papua kan harus dilihat secara komprehensif yah, tidak bisa secara parsial , untuk melihat atau menangani masalah-masalah yang ada di sana,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Presiden tidak mengizinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua.
Tebay, yang selama ini giat memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Papua serta berusaha agar dialog antara Jakarta dan Papua terwujud, akan mendapatkan penghargaan tersebut pada 13 Maret.
Menurut Tebay, penghargaan ini merupakan dukungan dari pihak internasional bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara menyeluruh.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua sejak 1963 hingga kini tidak dapat diselesaikan jika tidak ada dialog antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.
Konflik di Papua yang sudah berlangsung lama, kata Romo Tebay, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, masih adanya sejumlah tahanan politik yang berada di beberapa tahanan di Papua menandakan bahwa masih ada konflik politik di bumi cendrawasih itu yang belum dituntaskan, ujarnya.
Penghargaan tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk pengakuan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua bahwa jalan dialog yang dipilih oleh kedua belah pihak sangat tepat sehingga tidak perlu ragu lagi untuk melaksanakannya.
Sejak 13 tahun yang lalu, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-soon memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian di dunia. Nama yayasan ini diambil dari almarhum Uskup Daniel Tji Hak-Soon yang mendedikasikan hidup dan pekerjaannya untuk membebaskan mereka yang mengalami ketidakadilan.
“Penghargaan ini juga memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk tetap maju menuju suatu dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua. Kita tidak tahu kapan dialog akan dimulai tetapi kedua belah pihak sudah tidak perlu ragu lagi terhadap jalan dialog yang telah dipilih untuk menyelesaikan konflik Papua,” ujar Tebay..
Ia mendesak agar pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua termasuk Organisasi Papua Merdeka segera menentukan format yang tepat untuk melakukan dialog tersebut.
Tebay mengakui bahwa Papua tidak memiliki kepemimpinan tunggal tetapi dia menolak jika hal itu dijadikan permasalahan untuk menggelar dialog.
“Dan pemerintah Indonesia dan orang Papua mulai betul-betul mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk masuk kedalam meja dialog,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan Papua termasuk melakukan dialog. Kasus Papua, kata Julian, harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk kasus Papua kan harus dilihat secara komprehensif yah, tidak bisa secara parsial , untuk melihat atau menangani masalah-masalah yang ada di sana,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Presiden tidak mengizinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua.
