Khawatir atas keputusan Amerika Serikat untuk melonggarkan larangan atas impor produk dari Burma, para aktivis hak asasi manusia mengingatkan bahwa terlalu cepat memberi hadiah pada pemerintahan yang sejak lama represif dapat menghambat reformasi yang berkelanjutan.
Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS menyatakan mereka mengijinkan barang-barang dari Burma yang telah dilarang hampir 10 tahun lamanya untuk masuk AS sebagai cara untuk mendukung upaya reformasi dan mendorong perubahan lebih lanjut. Namun larangan impor tetap berlaku untuk batu giok dan rubi, karena kekhawatiran akan perdagangannya, menurut pernyataan bersama dari kedua lembaga tersebut.
Brian Leber, pendiri Proyek Pembuat Perhiasan untuk Bantuan Burma yang berbasis di AS, mengatakan meski ia khawatir dengan banyaknya isu politik dan HAM yang masih belum terselesaikan, ia mengerti pandangan pemerintah Obama bahwa langkah ini harus dimulai.
“Jauh lebih mudah untuk mengawasi sektor-sektor seperti produksi tekstil, karena pusat-pusatnya terletak di tempat seperti Rangoon yang dapat diinspeksi dan dimonitor dan semua perusahaan AS yang melakukan bisnis langsung dengan produsen di Burma yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Lain dengan sektor seperti batu permata, dimana perdagangannya masih marak dengan pelanggaran HAM dan eksploitasi,” ujar Leber.
Pergeseran Ekonomi dan Politik
Ekonomi Burma telah melalui perubahan ekstrem selama lebih dari 70 tahun terakhir, dari negara terkaya di wilayah ini menjadi salah satu dari yang termiskin di dunia. Penurunan ini mencerminkan perubahan politik Burma yang ditandai oleh kudeta militer pada 1962, nasionalisasi semua industri, dan razia besar-besaran yang represif akan aktivist demokrasi dan kelompok etnis minoritas.
Sejak pemilihan umum 2010, pemerintahan sipil yang baru telah membuka keran investasi asing di negara yang lama terisolasi itu. Stigma melakukan bisnis dengan Burma telah melonggar, menyusul pembebasan sejumlah tahanan politik, sensor media yang lebih rileks dan keterlibatan oposisi politik di parlemen.
Keputusan Washington untuk meringankan larangan akan impor dari Burma dan “menawarkan kesempatan baru bagi bisnis-bisnis Burma dan Amerika” datang hanya beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Barack Obama ke Rangoon Senin (19/11), atau yang pertama kali untuk pemimpin AS.
Pesan Membingungkan
Mabrur Ahmed, direktur kelompok HAM Restless Beings yang berbasis di Inggris, mengatakan perubahan kebijakan tersebut “mengirimkan pesan yang membingungkan.” Hal tersebut “tidak mendorong reformasi yang holistik, namun reformasi di beberapa sektor yang sesuai dengan kepentingan Amerika,” ujarnya.
Meski pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah bebas dari status sebagai tahanan rumah, Ahmed mengatakan reformasi-reformasi belum mencapai etnik minoritas di Burma.
Bentrokan antara kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya telah membuat puluhan ribu orang Muslim mengungsi dan sebagian lainnya tewas di negara bagian Rakhine. Wilayah tersebut juga merupakan lokasi proyek saluran pipa yang dibiayai Tiongkok, yang oleh Ahmed disalahkan karena menambah kekisruhan.
“Untuk mengakomodasi mesin dan fasilitas pertambangan, sepertinya seluruh populasi Kaman dan Rohingya telah dipaksa pindah melalui desa-desa yang telah hancur untuk membuka jalan bagi fasilitas perdagangan asing,” ujar Ahmed.
“Sambil membuka hubungan dagang dengan Burma, Obama harus bersikeras menanamkan integritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak peduli akan ras, agama dan etnisitas.”
Pemerintahan Obama mengatakan bahwa kunjungan presiden ke Burma bukanlah dukungan terhadap pemerintah negara tersebut dan ia akan membahas isu hak asasi manusia pada saat di sana.
Pembangunan Bermata Dua
Leber menekankan pentingnya bergerak maju bagi Burma. “Pembangunan dapat menjadi pedang bermata dua sehingga harus dipastikan bahwa semuanya dilakukan dengan bertanggung jawab. Jangan sampai Burma menderita ‘kutukan sumber daya alam’ yang telah menjangkiti wilayah-wilayah lain di dunia. Segala sesuatu yang berlebihan dan terlalu cepat harus dihindari,” ujar Leber.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Burma akan tumbuh 6,2 persen tahun ini seiring penandatanganan kontrak dengan investor asing seperti MasterCard, Coca-Cola Company dan PepsiCo, ditambah ketertarikan dari perusahaan minyak ConocoPhilips dan Chevron Corporation untuk mengkapitalisasi sumber daya minyak dan gas di negara tersebut.
Leber mengatakan larangan yang masih berlaku untuk perdagangan batu permata merupakan pertanda yang baik, karena sebagian besar batu giok dan rubi yang menghasilkan uang jutaan dolar untuk para pemimpin Burma datang dari negara bagian Kachin, dimana gencatan senjata antara militer dan pemberontak etnis telah gagal.
Para tentara Burma telah “menembak dan membunuh para penambang, memperkosa perempuan-perempuan muda secara massal untuk memberi peringatan pada pemimpin desa bahwa sumber daya batu permata dikuasai oleh militer, dan pada dasarnya mengubah Kachin menjadi medan perang,” ujar Leber.
“Kekerasan yang terjadi hari ini sejenis dengan kekerasan yang mendorong dilakukannya sanksi.”
Pemerintah Burma telah berjanji menyelesaikan kekerasan di negara bagian Rakhine. Sementara itu solusi terhadap keadaan di Kachin belum terlihat. (VOA/Kate Woodsome)
Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS menyatakan mereka mengijinkan barang-barang dari Burma yang telah dilarang hampir 10 tahun lamanya untuk masuk AS sebagai cara untuk mendukung upaya reformasi dan mendorong perubahan lebih lanjut. Namun larangan impor tetap berlaku untuk batu giok dan rubi, karena kekhawatiran akan perdagangannya, menurut pernyataan bersama dari kedua lembaga tersebut.
Brian Leber, pendiri Proyek Pembuat Perhiasan untuk Bantuan Burma yang berbasis di AS, mengatakan meski ia khawatir dengan banyaknya isu politik dan HAM yang masih belum terselesaikan, ia mengerti pandangan pemerintah Obama bahwa langkah ini harus dimulai.
“Jauh lebih mudah untuk mengawasi sektor-sektor seperti produksi tekstil, karena pusat-pusatnya terletak di tempat seperti Rangoon yang dapat diinspeksi dan dimonitor dan semua perusahaan AS yang melakukan bisnis langsung dengan produsen di Burma yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Lain dengan sektor seperti batu permata, dimana perdagangannya masih marak dengan pelanggaran HAM dan eksploitasi,” ujar Leber.
Pergeseran Ekonomi dan Politik
Ekonomi Burma telah melalui perubahan ekstrem selama lebih dari 70 tahun terakhir, dari negara terkaya di wilayah ini menjadi salah satu dari yang termiskin di dunia. Penurunan ini mencerminkan perubahan politik Burma yang ditandai oleh kudeta militer pada 1962, nasionalisasi semua industri, dan razia besar-besaran yang represif akan aktivist demokrasi dan kelompok etnis minoritas.
Sejak pemilihan umum 2010, pemerintahan sipil yang baru telah membuka keran investasi asing di negara yang lama terisolasi itu. Stigma melakukan bisnis dengan Burma telah melonggar, menyusul pembebasan sejumlah tahanan politik, sensor media yang lebih rileks dan keterlibatan oposisi politik di parlemen.
Keputusan Washington untuk meringankan larangan akan impor dari Burma dan “menawarkan kesempatan baru bagi bisnis-bisnis Burma dan Amerika” datang hanya beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Barack Obama ke Rangoon Senin (19/11), atau yang pertama kali untuk pemimpin AS.
Pesan Membingungkan
Mabrur Ahmed, direktur kelompok HAM Restless Beings yang berbasis di Inggris, mengatakan perubahan kebijakan tersebut “mengirimkan pesan yang membingungkan.” Hal tersebut “tidak mendorong reformasi yang holistik, namun reformasi di beberapa sektor yang sesuai dengan kepentingan Amerika,” ujarnya.
Meski pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi telah bebas dari status sebagai tahanan rumah, Ahmed mengatakan reformasi-reformasi belum mencapai etnik minoritas di Burma.
Bentrokan antara kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya telah membuat puluhan ribu orang Muslim mengungsi dan sebagian lainnya tewas di negara bagian Rakhine. Wilayah tersebut juga merupakan lokasi proyek saluran pipa yang dibiayai Tiongkok, yang oleh Ahmed disalahkan karena menambah kekisruhan.
“Untuk mengakomodasi mesin dan fasilitas pertambangan, sepertinya seluruh populasi Kaman dan Rohingya telah dipaksa pindah melalui desa-desa yang telah hancur untuk membuka jalan bagi fasilitas perdagangan asing,” ujar Ahmed.
“Sambil membuka hubungan dagang dengan Burma, Obama harus bersikeras menanamkan integritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak peduli akan ras, agama dan etnisitas.”
Pemerintahan Obama mengatakan bahwa kunjungan presiden ke Burma bukanlah dukungan terhadap pemerintah negara tersebut dan ia akan membahas isu hak asasi manusia pada saat di sana.
Pembangunan Bermata Dua
Leber menekankan pentingnya bergerak maju bagi Burma. “Pembangunan dapat menjadi pedang bermata dua sehingga harus dipastikan bahwa semuanya dilakukan dengan bertanggung jawab. Jangan sampai Burma menderita ‘kutukan sumber daya alam’ yang telah menjangkiti wilayah-wilayah lain di dunia. Segala sesuatu yang berlebihan dan terlalu cepat harus dihindari,” ujar Leber.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Burma akan tumbuh 6,2 persen tahun ini seiring penandatanganan kontrak dengan investor asing seperti MasterCard, Coca-Cola Company dan PepsiCo, ditambah ketertarikan dari perusahaan minyak ConocoPhilips dan Chevron Corporation untuk mengkapitalisasi sumber daya minyak dan gas di negara tersebut.
Leber mengatakan larangan yang masih berlaku untuk perdagangan batu permata merupakan pertanda yang baik, karena sebagian besar batu giok dan rubi yang menghasilkan uang jutaan dolar untuk para pemimpin Burma datang dari negara bagian Kachin, dimana gencatan senjata antara militer dan pemberontak etnis telah gagal.
Para tentara Burma telah “menembak dan membunuh para penambang, memperkosa perempuan-perempuan muda secara massal untuk memberi peringatan pada pemimpin desa bahwa sumber daya batu permata dikuasai oleh militer, dan pada dasarnya mengubah Kachin menjadi medan perang,” ujar Leber.
“Kekerasan yang terjadi hari ini sejenis dengan kekerasan yang mendorong dilakukannya sanksi.”
Pemerintah Burma telah berjanji menyelesaikan kekerasan di negara bagian Rakhine. Sementara itu solusi terhadap keadaan di Kachin belum terlihat. (VOA/Kate Woodsome)
