Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Konferensi Bali Democracy Forum (BDF) ke VII di Nusa Dua Bali, Jumat (10/10). Bali Democracy Forum ini membahas sejumlah isu demokrasi di kawasan regional dan internasional.
Beberapa organisasi masyarakat sipil menolak untuk hadir dan berbicara dalam acara ini. Mereka menilai forum yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia itu tidak lebih dari acara seremonial tanpa manfaat berarti untuk perkembangan demokrasi.
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (kontraS) Haris Azhar kepada VOA mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah dalam pertemuan ini justru telah membuat masyarakat Indonesia kehilangan hak politiknya dengan pengesahan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Kondisi hari ini kita melihat warga negara makin kehilangan haknya dalam konteks demokrasi tersebut. Sebenarnya trigger-nya kan undang-undang Pilkada yang baru di sahkan DPR. Nah kita melihat sosok SBYnya sendiri yang main di dua kaki. Di satu sisi dia menyesali kemudian bikin Perppu, tapi disisi lain dia memberikan partai politiknya walk out. Termasuk membiarkan menterinya untuk ikut pengesahan. Boikot ini sebetulnya memberikan signal kepada SBY agar jangan mempermainkan masyarakat sipil," kata Haris Azhar.
Budayawan Romo Benny Susetyo berpendapat, Indonesia tidak lagi bisa dijadikan contoh negara yang menjalankan sistim demokrasi dengan sebenarnya. "Di satu sisi Indonesia ingin mengenalkan sebagai negara demokratis. Tapi di sisi lain demokrasi justru telah di bunuh diIndonesia dengan undang-undang Pilkada yang tidak langsung itu. SBY selaku Presiden harus bertanggung jawab atas berkembangnya demokrasi di Indonesia," kata Benny Susetyo.
"Bali Democracy Forum sudah tidak signifikan lagi. Karena kita tidak lagi bisa dijadikan contoh sebagai negara yang mampu membangun demokrasi. Dimana kedaulatan adalah di tangan rakyat," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan sangat menghormati aksi protes itu. Apalagi menurut Marty, tak ada kewajiban para organisasi kemasyarakatan itu untuk menghadiri forum ini.
"Saya sangat menghormati dan memahami, bahkan insya Allah pandangan-pandangan yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Namanya juga demokrasi. Ingat, setiap negara ada pasang surut proses (berdemokrasi). Lagi pula kan posisi pemerintah, posisi bapak Presiden sudah sangat jelas (mendukung pilkada langsung oleh rakyat)," jelas Melu Marty Natalegawa.
Sebelas ormas yang menyatakan tidak hadir pada BDF ke VII antara lain LBH Jakarta, Yappika, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, Perludem, Transparency International Indonesia, JPPR, Elsam dan Fitra.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konferensi "Bali Democracy Forum" ke VII mengapresiasi sejumlah negara yang baru saja menyelesaikan pemilihan kepala negara dengan damai termasuk Indonesia. Presiden juga menyinggung keberadaan Islamic State (ISIS) yang mengancam perkembangan demokrasi di Timur Tengah.
BDF VII yang diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2014 ini dihadiri oleh 85 negara. Forum ini diawali dengan sesi pemimpin negara yang dipimpin bersama oleh Presiden SBY dengan Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III.
Konferensi ini juga dihadiri oleh dua kepala negara lain yakni Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao serta jajaran menteri, kepala delegasi dari 54 negara peserta dan beberapa negara pengamat.
