Isu Iklim
Akan Boikot KTT Iklim PBB, Papua Nugini: ‘Buang-buang Waktu’
Papua Nugini, Kamis (31/10) menyatakan akan memboikot konferensi tingkat tinggi iklim PBB, COP29, yang akan diselenggarakan bulan depan, dengan menyebut negosiasi isu pemanasan global itu sebuah pertemuan yang “membuang-buang waktu” dan penuh dengan janji-janji kosong para pelaku utama pencemaran.
Meski sebelumnya banyak yang mengkritik pertemuan iklim tahunan itu, jarang ada negara yang sepenuhnya memboikot penyelenggaraannya. “Tidak ada gunanya kalau kita tertidur gara-gara penat terbang (jet lag), karena kita tidak akan menyelesaikan masalah apa pun,” kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko kepada AFP sebelum COP29 di Azerbaijan pada November.
“Semua pelaku utama pencemaran di dunia berjanji dan berkomitmen untuk memberikan jutaan (dolar) untuk membantu upaya pemulihan dan bantuan iklim. Dan saya bisa beri tahu Anda sekarang bahwa itu semua akan diberikan kepada konsultan.”
Pulau Nugini adalah rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, menurut Dana Dunia untuk Alam (World Wildlife Fund/WWF), dan telah lama dikenal sebagai salah satu “paru-paru dunia.”
Papua Nugini, yang miskin, diapit lautan, dan rentan bencana alam, juga dinilai sangat rentan terkena dampak perubahan iklim. “COP benar-benar membuang-buang waktu,” kata Tkatchenko.
“Kami muak pada retorika dan pertemuan yang tidak ada habisnya yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah apa pun selama tiga tahun terakhir ini.”
“Kami adalah negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Kami menyerap polutan dari negara-negara besar ini. Dan mereka dapat bebas begitu saja tanpa konsekuensi apapun.”
‘Festival Membual’
KTT Iklim PBB tahun 2015 menyepakati Perjanjian Paris yang bersejarah, di mana hampir semua negara di seluruh dunia sepakat untuk memangkas emisi mereka untuk membatasi kenaikan suhu global.
Akan tetapi, pertemuan-pertemuan berikutnya semakin dikecam luas, terutama dipicu oleh persepsi bahwa para pelaku utama pencemaran menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi aksi iklim lebih lanjut.
Sementara itu, dana adaptasi yang dibentuk melalui COP untuk membantu negara-negara berkembang dituduh memiliki birokrasi yang lamban, yang gagal memahami urgensi krisis yang sedang terjadi.
Pada tahun lalu, kelompok-kelompok masyarakat sipil bersatu untuk mendesak pemboikotan KTT iklim yang diselenggarakan oleh Uni Emirat Arab, dengan mengklaim bahwa pertemuan tersebut akan “membersihkan” reputasi buruk negara minyak itu dalam isu iklim.
Sementara pada tahun 2009, karena tidak puas dengan usulan pemangkasan emisi, puluhan negara Afrika memimpin aksi walk-out saat penyelenggaraan COP tahun itu di Kopenhagen.
Untuk tahun ini, Ukraina menekan para sekutunya untuk tidak menghadiri KTT tahun ini jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir.
Akan tetapi, Papua Nugini menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menyuarakan pemboikotan COP29 sepenuhnya secara lantang.
“Mengapa kami menghabiskan semua uang ini untuk pergi ke belahan dunia yang lain hanya untuk menghadiri festival membual ini,” kata Tkatchenko.
‘Tidak Menarik Perhatian’
Papua Nugini adalah satu dari lima negara Pasifik yang terlibat dalam kasus yang sangat penting di Mahkamah Internasional, yang akan segera menguji apakah pelaku pencemaran dapat dituntut karena mengabaikan kewajiban iklim mereka.
Negara-negara Pasifik yang berada di dataran rendah seperti Tuvalu dapat tenggelam hampir seluruhnya akibat naiknya permukaan laut dalam 30 tahun ke depan.
Tkatchenko mengatakan, keputusan untuk menarik diri dari KTT Iklim PBB mendapatkan pujian dari blok Pasifik. “Saya berbicara atas nama negara-negara pulau kecil yang keadaannya lebih buruk dari Papua Nugini. Mereka tidak mendapat perhatian dan pengakuan sama sekali.”
Tkatchenko melanjutkan, Papua Nugini justru akan mencoba mencapai kesepakatan iklimnya sendiri melalui kanal bilateral, salah satunya dengan Singapura, di mana negosiasi sedang berlangsung. “Bersama negara-negara yang sepaham, seperti Singapura, kami bisa berbuat 100 kali lipat daripada COP. Mereka memiliki jejak karbon yang besar, dan kami ingin memikirkan cara agar mereka dapat bekerja sama dengan Papua Nugini untuk memperbaikinya,” tandasnya.
Awal Oktober lalu, salah satu pertemuan penting menjelang COP29 berakhir dengan kekecewaan, di mana negara-negara membuat kemajuan kecil untuk membahas cara mendanai kesepakatan finansial baru bagi negara-negara yang lebih miskin.
COP, singkatan dari conference of parties (konferensi pihak-pihak), merupakan konferensi perubahan iklim utama PBB yang digelar setiap tahun, di mana negara-negara pihak berusaha menentukan komitmen iklim yang mengikat secara hukum. [rd/em]
See all News Updates of the Day
Data: Hanya Tujuh Negara yang Penuhi Standar Kualitas Udara WHO pada 2024
Chad dan Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada 2024, dengan rata-rata kadar kabut asap lebih dari 15 kali lipat di atas pedoman WHO
Data perusahaan pemantauan kualitas udara asal Swiss, IQAir, pada Selasa (11/3) menunjukkan bahwa hanya tujuh negara yang dapat memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu. Para peneliti memperingatkan bahwa upaya mengatasi polusi udara akan semakin sulit setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan program pemantauan kualitas udara di dunia.
Chad dan Bangladesh tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada 2024, dengan rata-rata kadar kabut asap lebih dari 15 kali lipat di atas pedoman WHO, berdasarkan data yang dikumpulkan IQAir.
Hanya Australia, Selandia Baru, Bahama, Barbados, Grenada, Estonia, dan Islandia yang berhasil memenuhi standar WHO, kata IQAir.
Kesenjangan data yang besar, terutama di Asia dan Afrika, membuat pemantauan kualitas udara global menjadi kurang jelas. Sebelumnya banyak negara berkembang bergantung pada sensor udara di kedutaan dan konsulat Amerika Serikat untuk mengukur tingkat polusi di wilayah mereka.
Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini menghentikan program tersebut karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, data yang telah terkumpul lebih dari 17 tahun dihapus pada minggu lalu dari situs resmi pemantauan kualitas udara pemerintah Amerika, airnow.gov, termasuk data yang dikumpulkan di Chad.
"Sebagian besar negara masih memiliki beberapa sumber data lain, tetapi dampaknya akan sangat besar bagi Afrika, karena sering kali ini adalah satu-satunya sumber data pemantauan kualitas udara real-time yang dapat diakses publik," kata Manajer Sains Kualitas Udara IQAir Christi Chester-Schroeder.
Kekhawatiran terhadap data membuat Chad dikeluarkan dari daftar IQAir 2023. Namun, pada 2022, Chad masih dinobatkan sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi, dipengaruhi oleh debu dari gurun serta pembakaran tanaman yang tak terkendali.
Konsentrasi rata-rata partikel udara kecil yang berbahaya, yang dikenal sebagai PM2.5, mencapai 91,8 mikrogram per meter kubik (mg/m3) pada tahun lalu di negara tersebut, sedikit lebih tinggi dari 2022.
WHO merekomendasikan batas maksimal 5 mg/m3, tetapi standar ini hanya dipenuhi oleh 17 persen kota pada tahun lalu.
India menempati peringkat kelima negara berpolusi tertinggi, setelah Chad, Bangladesh, Pakistan, dan Republik Demokratik Kongo. Rata-rata konsentrasi PM2.5 di negara itu turun 7 persen pada tahun ini menjadi 50,6 mg/m3.
Namun, India memiliki 12 dari 20 kota paling tercemar di dunia. Kota industry Byrnihat, yang terletak di wilayah timur laut India, menempati peringkat pertama dengan rata-rata kadar PM2.5 sebesar 128 mg/m3.
Chester-Schroeder mengatakan bahwa perubahan iklim semakin berperan dalam meningkatkan polusi. Suhu yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan yang lebih ganas dan berlangsung lebih lama di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Amerika Selatan.
Christa Hasenkopf, Direktur Program Udara Bersih di Energy Policy Institute (EPIC) di University of Chicago, mengatakan bahwa setidaknya 34 negara akan kehilangan akses ke data polusi yang dapat diandalkan setelah program pemantauan Amerika dihentikan.
Hasenkopf menjelaskan bahwa program Departemen Luar Negeri Amerika membantu meningkatkan kualitas udara di kota-kota yang memiliki monitor. Dengan udara yang lebih bersih, risiko kesehatan bagi diplomat Amerika berkurang, sehingga tunjangan bahaya mereka juga dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata.
"(Ini) merupakan pukulan telak bagi upaya peningkatan kualitas udara di seluruh dunia," katanya. [ah/rs]
- Associated Press
Amerika Mundur dari Dana Kompensasi Kerusakan Iklim
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memberi tahu sejumlah lembaga keuangan dunia bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim internasional yang bersejarah.
Para analis iklim pada Senin (10/3) mengkritik keputusan Departemen Keuangan AS untuk secara resmi menarik diri dari dana yang dirancang sebagai kompensasi atas kerusakan oleh negara-negara pencemar terhadap negara-negara miskin yang terutama dirugikan oleh badai ekstrem, panas, dan kekeringan yang disebabkan oleh pembakaran batu bara, minyak, dan gas.
Seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah surat pada minggu lalu bahwa para anggota dewan dana tersebut yang berasal dari AS telah mengundurkan diri.
"Sesuai dengan instruksi Presiden Trump tentang Dahulukan Amerika sebagai yang Utama dalam Perjanjian-perjanjian Lingkungan Internasional, Amerika Serikat telah menarik diri dari Dana untuk Menanggapi Kerugian dan Kerusakan," kata seorang juru bicara Departemen Keuangan dalam sebuah email pada hari Senin. "Kami telah memberi tahu semua pihak terkait keputusan kami ini."
Dalam 50 hari pertamanya, pemerintahan Trump telah menghilangkan atau memotong pendanaan untuk keadilan lingkungan di dalam negeri, bantuan asing, perubahan iklim dan keragaman, kesetaraan, dan inklusi.
Presiden tersebut juga memulai proses satu tahun untuk sekali lagi menarik diri dari perjanjian iklim Paris 2015 yang bersejarah. Awal bulan ini, AS menarik diri dari sebuah perjanjian iklim khusus di mana negara-negara kaya membantu negara-negara kecil yang miskin beralih ke energi yang lebih bersih.
Ketika dana tersebut disetujui pada tahun 2022, Presiden Joe Biden saat itu berjanji bahwa AS, penghasil karbon dioksida terbesar di dunia, akan menyumbang $17,5 juta.
"Sangat disayangkan melihat AS mengingkari janjinya," kata Mohamed Adow, pendiri Power Shift Africa dan seorang veteran dalam negosiasi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Keputusan ini akan mengakibatkan penderitaan besar bagi sebagian orang termiskin dan paling rentan di dunia. Orang-orang ini adalah pihak yang paling sedikit berkontribusi terhadap keadaan iklim yang mengkhawatirkan ini."
Belasan negara yang tingkat polusinya lebih rendah — Australia, Austria, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Spanyol, Swedia, Uni Emirat Arab, dan Inggris — dan Uni Eropa telah menjanjikan lebih banyak dana daripada AS. Dua janji terbesar — $104 juta — berasal dari Italia dan Prancis.
Hingga Januari, Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim telah menjanjikan $741,42 juta, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara miskin, yang sering kali berada di belahan bumi selatan, telah lama menganggap dana tersebut sebagai salah satu bentuk keadilan lingkungan. Itu adalah gagasan yang diblokir oleh AS dan banyak negara kaya hingga tahun 2022, ketika mereka menerima pembentukannya tetapi bersikeras bahwa itu bukan ganti rugi.
"Tiga dekade yang panjang dan akhirnya kita berhasil mewujudkan keadilan iklim," kata Seve Paeniu, menteri keuangan Tuvalu, ketika negosiasi iklim PBB membentuk dana tersebut. "Akhirnya kita menanggapi seruan ratusan juta orang di seluruh dunia untuk membantu mereka mengatasi kerugian dan kerusakan." [ab/ka]
- Arif Budiman
VOA Headline News: AS Mundur dari Dana Kompensasi Kerusakan Iklim
Pemotongan Anggaran Paksa Kedutaan Besar Amerika Akhiri Pendataan Polusi
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Amerika Serikat pada Selasa (4/3) mengakhiri pencatatan polusi oleh kedutaan besarnya, yang telah menjadi sumber data penting terutama di Beijing, karena Presiden Donald Trump memangkas pengeluaran luar negeri dan sektor lingkungan.
Departemen Luar Negeri AS menyebut “keterbatasan anggaran” sebagai alasan saat mengatakan pihaknya akan mengakhiri transmisi data Program Pemantauan Kualitas Udara.
“Iklim anggaran saat ini mengharuskan kami melakukan pemotongan yang sulit dan, sayangnya, kami tidak dapat terus menerbitkan data ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Data historis akan tetap ada di situs Badan Perlindungan Lingkungan, tetapi data terkini dihentikan pada Selasa dan akan tetap tidak aktif kecuali pendanaan dipulihkan, kata Departemen Luar Negeri.
Amerika Serikat sejak 2008 telah memantau kualitas udara melalui kedutaan besarnya, sebagai layanan bagi warga Amerika di luar negeri tetapi juga sebagai cara yang semakin banyak digunakan untuk berbagi data ilmiah yang akurat yang mungkin disensor di luar negeri.
Di China, pihak berwenang negara tersebut pada 2014 melarang aplikasi populer untuk berbagi data dari kedutaan besar AS menjelang pertemuan puncak internasional besar yang dihadiri oleh presiden AS saat itu, Barack Obama.
Namun, para peneliti mengatakan bahwa transparansi tersebut telah memberikan dampak yang nyata, di mana China mengambil tindakan setelah dipermalukan oleh data kedutaan AS yang dirilis di media sosial, yang menunjukkan polusi yang jauh lebih buruk daripada angka resmi.
Duta besar era Obama untuk China, Gary Locke, menghadapi cemoohan di media pemerintah setelah dia menginisiasi penggunaan monitor di kedutaan dan konsulat yang melacak apa yang disebut partikel PM 2,5 yang terbawa dalam kabut asap tebal yang menyelimuti ibu kota China.
Data kualitas udara dari kedutaan AS juga sering digunakan sebagai referensi di New Delhi, yang memiliki masalah polusi yang parah.
Trump sejak kembali menjabat pada Januari telah memangkas pengeluaran termasuk untuk kerja sama internasional dan lingkungan karena dia berjanji untuk memangkas anggaran pemerintah dan memprioritaskan pemotongan pajak.
Di bawah arahan miliarder teknologi Elon Musk, pemerintahan Trump praktis menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang telah lama berada di garis depan dalam upaya AS untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri.
Trump juga telah secara drastis mengurangi staf di sektor lingkungan dan menolak serangkaian inisiatif iklim oleh presiden sebelumnya, Joe Biden.
Polusi udara, yang diperburuk oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap hampir tujuh juta kematian dini di seluruh dunia setiap tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). [ns/uh]
Gelombang Panas Paksa Filipina Tutup Sekolah di Hampir Separuh Wilayah Manila
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Cuaca panas ekstrem memaksa Filipina menutup sekolah di hampir separuh wilayah ibu kota pada Senin (3/3), menurut pejabat setempat. Negara tersebut kini memasuki musim kemarau yang terik dan menyengat.
Badan layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa indeks panas, yang mengukur suhu udara dan kelembapan relatif, diperkirakan mencapai tingkat "berbahaya" di Manila dan dua wilayah lainnya di Filipina.
"Kram panas dan kelelahan akibat panas mungkin terjadi" pada tingkat tersebut, kata badan layanan cuaca, sambil memperingatkan warga di daerah terdampak untuk menghindari paparan sinar matahari yang berkepanjangan.
Gelombang panas yang melanda sebagian besar wilayah Filipina pada April dan Mei tahun lalu menyebabkan kelas tatap muka ditiadakan hampir setiap hari sehingga berdampak pada jutaan siswa.
Manila mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 38,8 derajat Celsius, pada 27 April tahun lalu.
Meskipun suhu pada Senin (3/3) diperkirakan hanya mencapai 33 derajat Celsius, pemerintah daerah di Manila dan enam distrik lainnya tetap memerintahkan penutupan sekolah sebagai langkah pencegahan.
Departemen Pendidikan mencatat bahwa wilayah ibu kota memiliki lebih dari 2,8 juta siswa.
Departemen Pendidikan di distrik Malabon, Manila, melalui pejabat Edgar Bonifacio, menyatakan bahwa penutupan kegiatan belajar berdampak pada lebih dari 68.000 siswa di 42 sekolah.
"Kami terkejut dengan peringatan indeks panas," kata Bonifacio kepada AFP, sembari menambahkan, "Kami belum merasakan panas yang ekstrem di luar."
Namun, berdasarkan protokol yang diterapkan selama gelombang panas tahun lalu, pengawas sekolah distrik merekomendasikan penangguhan kelas tatap muka.
Di distrik Valenzuela, pejabat sekolah Annie Bernardo mengatakan kepada AFP bahwa 69 sekolah di wilayahnya telah diinstruksikan untuk beralih ke model pembelajaran "alternatif," termasuk kelas daring.
Suhu rata-rata global pada 2024 mencetak rekor tertinggi dan bahkan sempat melewati ambang batas pemanasan kritis 1,5 derajat Celsius.
Pada Januari, UNICEF—badan PBB untuk anak-anak—melaporkan bahwa cuaca ekstrem mengganggu pendidikan sekitar 242 juta anak di 85 negara tahun lalu, termasuk Filipina, dengan gelombang panas sebagai faktor yang paling berdampak. [ah/rs]
Forum