Pihak berwenang Afghanistan mengabaikan kekhawatiran terhadap ancaman dari pihak Taliban dan kekerasan terhadap petugas-petugas pemilu yang berisiko merusak pemungutan suara yang penting tersebut.
Pemilu presiden dan 458 perwakilan propinsi ditetapkan pada 5 April. Namun serangan-serangan mematikan terhadap pekerja kampanye dan pemilu mengkhawatirkan warga setempat maupun pemantau pemilu internasional.
Sejak awal periode kampanye enam minggu lalu (mulai 2 Februari), pemantau independen (Free and Fair Election Foundation of Afghanistan) telah melaporkan adanya paling sedikit tujuh pembunuhan, satu upaya pembunuhan dan sejumlah kekerasan dan intimidasi yang berhubungan dengan pemilu.
Pemberontak Taliban bertekad menggunakan “semua cara " untuk mengganggu pemilu dan memperingatkan warga Afghanistan untuk tidak berpartisipasi.
Human Rights Watch mengkritisi ancaman Taliban ini dengan menyebutnya sebagai "memuakkan" dan "melanggar hukum" yaitu menggunakan kekerasan untuk mencegah warga memilih presiden baru. Organisasi ini menyerukan pemerintah Afghanistan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kegiatan kampanye dan pemilu.
Juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan, Mohamad Najib Nikzad, mengatakan bahwa pemerintah siap menyelenggarakan pemilu yang bebas dan transparan. Ia mengatakan kepada VOA mengenai 400,000 tentara dan polisi Afghanistan yang siap dikerahkan ke seluruh negeri untuk melawan ancaman terhadap proses demokrasi.
Nikzad menampik ancaman Taliban sebagai propaganda, dan mengatakan pemerintah Afghan tidak menghiraukan gerakan seperti itu dan tidak akan menjadikannya sebagai halangan menyelenggarakan pemilu. Ia menambahkan bahwa hanya empat kawasan di Afghanistan yang menghadapi ancaman yang serius, namun sudah ada langkah untuk mengatasi tantangan ini.
Sambil berbicara dihadapan komite angkatan bersenjata senat Amerika di Washington minggu lalu, Komandan militer Amerika di Afghanistan, Jenderal Joseph Dunford, juga memperingatkan meningkatnya kekerasan yang berhubungan dengan pemilu, namun mengatakan bahwa kemampuan fisik tentara Afghanistan sudah cukup untuk menghadapi tantangan keamanan disana.
"Saya tidak ragu-ragu lagi dan kami tahu dari sumber intelijen bahwa pemberontak fokus untuk menganggu pemilu 2014 dan fokus untuk menghancurkan semangat dan kamauan tentara Afghanistan pada 2014 karena mereka kira kami akan pergi meninggalkan tempat ini akhir 2014 dan mereka memandangnya sebagai tahun yang kritis. Jadi, yang kita akan lihat adalah serangan yang keras untuk menciptakan persepsi ketidak-amanan," papar Dunford.
Tentara internasional yang dipimpin NATO akan mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan pada bulan Desember mendatang.
Awal bulan ini, kakak tertua presiden yaitu Qayyum Karzai mengumumkan ia akan menghentikan kampanye presidennya dan akan mendukung bekas perdana menteri, Zalmai Rassoul, yang dianggap sebagian besar orang sebagai calon pengganti Presiden Karzai yang difavoritkan.
Ada 10 laki-laki calon dalam pemilu ini, untuk menggantikan Presiden Karzai, yang tidak bisa maju dalam pencalonan bulan depan karena batasan konstitusi. Dalam pidatonya yang terakhir kepada sesi gabungan parlemen di Kabul Sabtu, pemimpin Afghanistan ini mengutarakan tekadnya untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan transparan.
Pemilu presiden dan 458 perwakilan propinsi ditetapkan pada 5 April. Namun serangan-serangan mematikan terhadap pekerja kampanye dan pemilu mengkhawatirkan warga setempat maupun pemantau pemilu internasional.
Sejak awal periode kampanye enam minggu lalu (mulai 2 Februari), pemantau independen (Free and Fair Election Foundation of Afghanistan) telah melaporkan adanya paling sedikit tujuh pembunuhan, satu upaya pembunuhan dan sejumlah kekerasan dan intimidasi yang berhubungan dengan pemilu.
Pemberontak Taliban bertekad menggunakan “semua cara " untuk mengganggu pemilu dan memperingatkan warga Afghanistan untuk tidak berpartisipasi.
Human Rights Watch mengkritisi ancaman Taliban ini dengan menyebutnya sebagai "memuakkan" dan "melanggar hukum" yaitu menggunakan kekerasan untuk mencegah warga memilih presiden baru. Organisasi ini menyerukan pemerintah Afghanistan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kegiatan kampanye dan pemilu.
Juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan, Mohamad Najib Nikzad, mengatakan bahwa pemerintah siap menyelenggarakan pemilu yang bebas dan transparan. Ia mengatakan kepada VOA mengenai 400,000 tentara dan polisi Afghanistan yang siap dikerahkan ke seluruh negeri untuk melawan ancaman terhadap proses demokrasi.
Nikzad menampik ancaman Taliban sebagai propaganda, dan mengatakan pemerintah Afghan tidak menghiraukan gerakan seperti itu dan tidak akan menjadikannya sebagai halangan menyelenggarakan pemilu. Ia menambahkan bahwa hanya empat kawasan di Afghanistan yang menghadapi ancaman yang serius, namun sudah ada langkah untuk mengatasi tantangan ini.
Sambil berbicara dihadapan komite angkatan bersenjata senat Amerika di Washington minggu lalu, Komandan militer Amerika di Afghanistan, Jenderal Joseph Dunford, juga memperingatkan meningkatnya kekerasan yang berhubungan dengan pemilu, namun mengatakan bahwa kemampuan fisik tentara Afghanistan sudah cukup untuk menghadapi tantangan keamanan disana.
"Saya tidak ragu-ragu lagi dan kami tahu dari sumber intelijen bahwa pemberontak fokus untuk menganggu pemilu 2014 dan fokus untuk menghancurkan semangat dan kamauan tentara Afghanistan pada 2014 karena mereka kira kami akan pergi meninggalkan tempat ini akhir 2014 dan mereka memandangnya sebagai tahun yang kritis. Jadi, yang kita akan lihat adalah serangan yang keras untuk menciptakan persepsi ketidak-amanan," papar Dunford.
Tentara internasional yang dipimpin NATO akan mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan pada bulan Desember mendatang.
Awal bulan ini, kakak tertua presiden yaitu Qayyum Karzai mengumumkan ia akan menghentikan kampanye presidennya dan akan mendukung bekas perdana menteri, Zalmai Rassoul, yang dianggap sebagian besar orang sebagai calon pengganti Presiden Karzai yang difavoritkan.
Ada 10 laki-laki calon dalam pemilu ini, untuk menggantikan Presiden Karzai, yang tidak bisa maju dalam pencalonan bulan depan karena batasan konstitusi. Dalam pidatonya yang terakhir kepada sesi gabungan parlemen di Kabul Sabtu, pemimpin Afghanistan ini mengutarakan tekadnya untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan transparan.
