Pemerintah militer Birma telah mengumumkan rencana untuk membebaskan lebih dari 6 ribu tahanan. Belum jelas berapa banyak, jika ada, tahanan politik diantara yang akan dibebaskan itu.
Bulan September lalu, Birma memberikan amnesti kepada 9 ribu tahanan, tetapi hanya beberapa diantara mereka tahanan politik. Kelompok-kelompok HAM memperkirakan pihak berwenang Birma menahan lebih dari 2100 orang karena pandangan politik dan keyakinan agama mereka.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan media yang dikelola negara hari Jumat, pemerintah Birma mengatakan para tahanan itu dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, demi anggota keluarga mereka dan untuk menunjukkan kemauan baik pemerintah.
Pengumuman itu mengatakan pembebasan akan dimulai hari Sabtu, 21 Februari. Pengumuman itu keluar hanya satu hari setelah utusan khusus HAM PBB menyelesaikan kunjungan ke Birma.
Dalam berita terpisah, jurubicara Program Pangan Dunia (WFP) PBB mengatakan kemiskinan dan kelangkaan pangan kronis menjadi penyebab utama ribuan Muslim Rohingya lari dari Birma setiap tahun. Nasib suku Rohingya menjadi pusat perhatian beberapa bulan terakhir saat ribuan anggota kelompok minoritas Muslim itu lari dari Birma ke Bangladesh dan kemudian ke negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan perahu.
Ratusan yang terdampar di pantai Thailand dan Indonesia mencetuskan perdebatan luas. Juga ada tuduhan penyiksaan oleh militer dan para penegak hukum dalam memaksa perahu yang penuh pengungsi kembali ke laut terbuka.
Paul Risley, penasehat komunikasi regional WFP mengatakan kemiskinan merpakan tantangan terbesar yang dihadapi suku Rohingya. Katanya tingkat kekurangan gizi dan kelangkaan pangan memperparah rasa putus-asa mereka.
