Penyelidik yang sedang menyelidiki Yoon sehubungan dengan pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember lalu, gagal menyerahkan surat perintah penangkapan terhadapnya Jumat lalu (3/1). Pasukan pengawal keamanan presiden membentuk rantai manusia untuk menghalangi akses tim penyelidik itu pada Yoon.
Surat perintah penangkapan itu, yang pertama dikeluarkan bagi presiden yang sedang menjabat , akan kedaluwarsa pada Senin tengah malam (6/1).
Dalam sebuah pernyataan hari Senin, otoritas penyelidik mengatakan telah meminta perpanjangan surat perintah itu di pengadilan, tetapi menolak mengatakan berapa lama perpanjangan itu.
Yoon, yang dimakzulkan karena pernyataan darurat militernya, juga sedang menghadapi penyelidikan kriminal atas kemungkinan pemberontakan. Pemberlakuan darurat militer selama enam jam itu telah menjerumuskan salah satu negara demokrasi terkuat di Asia ini ke dalam ketidakpastian. Tidak hanya Yoon yang dimakzulkan, tetapi juga perdana menteri yang kemudian menjadi penjabat presiden.
Teguran Langka dari Washington
Tindakan Yoon menuai teguran yang langka dari para pejabat di Washington, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell, yang mengatakan bahwa tindakan Yoon “sangat tidak diperhitungkan dengan baik.”
Berbicara setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, Blinken mengatakan Washington telah menyampaikan “keprihatinan serius” kepada Seoul atas beberapa tindakan yang diambil Yoon selama deklarasi darurat militer itu.
Tetapi berbagai peristiwa yang terjadi setelah deklarasi tersebut telah merefleksikan citra Korea Selatan sebagai negara demokrasi yang sukses, “(negara demokrasi) yang sangat kuat,” kata Blinken dalam konferensi pers.
“Tanggapan yang kami lihat, dan diharapkan akan terus terjadi adalah tanggapan yang damai dan sepenuhnya konsisten serta sesuai dengan konstitusi dan supremasi hukum,” tambahnya.
Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember dan diskors dari tugas-tugas kepresidenan. Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus itu untuk memutuskan apakah akan melengserkannya dari jabatannya secara permanen atau memulihkan jabatannya.
Polisi Diminta Kirim Perintah Penangkapan
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin penyelidikan pemberontakan terhadap Yoon, telah mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk meminta mereka mengambil alih pelaksanaan perintah penangkapan.
Seorang pejabat polisi mengatakan polisi yakin ada sengketa hukum terkait penyerahan tugas itu dan akan membahasnya dengan CIO.
Kantor berita Yonhap mengutip seorang pejabat polisi yang mengatakan perintah penangkapan tersebut kini akan dilaksanakan di bawah otoritas tim investigasi gabungan polisi dan CIO.
Para pengacara Yoon menilai berdasarkan UU Korea Selatan, tim antikorupsi CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus apa pun yang melibatkan pemberontakan. Salah seorang pengacara Yoon, penangkapan itu praktis merupakan pengakuan CIO bahwa penyelidikannya dan surat perintah penangkapan itu “ilegal.”
Upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menangkap seorang presiden yang sedang menjabat telah mengintensifkan protes-protes yang saling bertentangan oleh mereka yang mendukung dan menentang Yoon. Kelompok yang menentang, mengusung slogan “Hentikan Pencurian” yang dipopulerkan para pemilih presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, dan mereka yang menyerukan agar Yoon dihukum.
Sementara pendukung fanatik Yoon yang dipimpin oleh pastor Jun Kwang-hoon pada hari Senin melangsungkan konferensi pers dan menggambarkan perjuangan membela Yoon sebagai “perjuangan internasional” bagi kebebasan. “Sayangnya, tidak ada Fox News di Korea,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, mengacu pada saluran televisi kabel Amerika yang populer di kalangan pendukung Trump.
Jun mengatakan para pendukung Yoon akan melanjutkan protes di luar kediamannya hingga mereka “menuai hasilnya.” [uh/em]
Forum