Usai menyampaikan pidatonya dalam sidang paripurna tahunan MPR 2017, Presiden Joko Widodo berpidato dalam sidang paripurna DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR DPR DPD Jakarta Rabu (16/8), menyambut ulang tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di awal pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukur atas persatuan bangsa Indonesia yang hingga kini terus terjalin. Jokowi memastikan, kondisi Indonesia yang damai di tengah beragamnya etnis dan agama, menjadi rujukan banyak negara.
"Sementara di beberapa negara lain dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan, kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebhinnekaan dan membangun persatuan," ujar Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan semua kalangan agar menjaga kerukunan dan budaya saling menghormati.
"Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek, dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara sebangsa dan setanah Air," tegasnya.
Jokowi memastikan, Pancasila sebagai ideologi bangsa akan mampu menghadapi segala bentuk ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita. Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua. Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa," lanjutnya.
Sedikit mengulas capaian di bidang ekonomi, Jokowi menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir Pemerintah fokus memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi angka pengangguran.
"Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414. Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen," tambah Jokowi.
Jokowi menekankan, pembangunan yang dijalankan bukan hanya di wilayah perkotaan tapi juga di pedesaan, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan. Jokowi berkomitmen membuat rakyat di perbatasan bangga menjadi warga negara Republik Indonesia.
"Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin - NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk - Kalimantan Barat, dan Nanga Badau -Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri," imbuhnya.
Kemerdekaan Palestina Tetap Jadi Fokus Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam diplomasi internasional, lanjut Jokowi, Indonesia aktif mendorong Myanmar untuk menyelesaikan konflik di negara bagian Rakhine melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan melindungi semua komunitas.
"Indonesia juga telah menampung 1.806 migran akibat konflik tersebut, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan membangun sekolah-sekolah di Myanmar," papar Jokowi.
Pemerintah Indonesia, lanjut Jokowi, juga tetap memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina.
"Kita telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Kita juga terus mendorong ASEAN dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa bulan Juli 2017. Diplomasi Indonesia bergerak membela rakyat Palestina antara lain dengan mengusulkan proteksi internasional di Kompleks Al-Aqsa," tukasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang dalam pidatonya memastikan perlu dimaksimalkan peran DPR dan DPD dalam kehidupan konstitusi untuk mencegah perpecahan bangsa.
"Kami perlu menegaskan kembali komitmen kebangsaan. Kita menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi. Jika kita tidak mampu mengelola dengan baik ujian dan tantangan itu, risikonya kemungkinan akan terjadinya perpecahan bangsa," ujarnya. [aw/uh]
